RADARTUBAN- Pintu tertutup. Kantor gelap. Begitu potret layanan Balai Penyuluh Keluarga Berencana (KB) di Kecamatan Palang yang mendadak viral, sebelum videonya raib.
Seorang warga merekam momen itu. Dia datang untuk mengurus surat keterangan persiapan nikah, namun kantor kosong. Sudah empat kali bolak-balik, hasilnya tetap nihil.
Video itu sempat ramai Rabu (26/11). Sang perekam yang seorang perempuan mengeluh lantang: semua pintu digembok, tidak ada petugas, pelayanan zonk.
Publik pun gaduh. Tak lama kemudian, videonya hilang dari linimasa.
Dikonfirmasi Jawa Pos Radar Tuban, Plt Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Tuban Roikan menyatakan sudah menelusuri hal yang terjadi di Balai Penyuluh KB Palang.
“Sementara petugas tidak menginfokan tutup atau meninggalkan kontak person,” terangnya usai mendapat laporan dari anak buahnya.
Menurutnya, petugas saat itu sedang mengikuti pertemuan di Kecamatan Bancar.
Roikan juga mengoreksi narasi empat hari berturut-turut. Menurutnya, kedatangan warga terjadi di empat hari berbeda, dengan jeda, dan di tiap hari itu kebetulan ada kegiatan lapangan.
Agar problem kantor tutup tak terulang, dia membuat aturan baru: setiap petugas yang keluar kantor wajib meninggalkan pemberitahuan.
“Jika memang ada kegiatan ke lapangan untuk memberikan informasi di papan pengumuman, kalau bisa ada CP (contact person, Red) yang bisa dihubungi. Sehingga, kalau ada kebutuhan bisa langsung dikomunikasikan,” ujarnya.
Kalau petugas pergi, mengapa tidak ada yang jaga?
Direktur RSUD R Ali Mansur Jatirogo itu menyampaikan, jumlah personel sangat terbatas.
Dulu, dua sampai tiga orang. Satu pegawai dinkes, sisanya tenaga harian lepas (THL).
Setelah efisiensi, THL hilang. Tersisa satu petugas saja. “Sementara jika ada kegiatan itu dibantu oleh kader penyuluh KB di desa/kelurahan, jadi memang tenaganya terbatas,” ujarnya.
Roikan memastikan mulai sekarang petugas diminta meninggalkan nomor handphone di kantor. Apalagi, ke depan bakal banyak warga yang datang.
Itu karena Dinkes P2KB Tuban telah bekerja sama dengan Kemenag Tuban terkait penyuluhan KB bagi calon pengantin.
Konfirmasi terpisah, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Tuban, Asep Nur Hidayatullah menilai kejadian ini tak bisa dibiarkan.
“Kecuali kalau memang ada info dipindahkan kemana yang bisa melakukan pelayanan,” tegasnya.
Dia memastikan komisinya akan mengevaluasi layanan Balai Penyuluh KB. Termasuk mempertimbangkan apakah kantor seperti ini masih relevan.
“Kalau dibutuhkan harus melakukan pelayanan. Tapi, kalau tidak mungkin opsi dimerger dengan pelayanan lain juga bisa,” kata dia.(fud/ds)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni