RADARTUBAN - Pertanyaan sederhana itu menggantung tanpa jawaban: penempatan PPPK paruh waktu sebenarnya menunggu apa?
Sudah dua bulan sejak 712 pegawai dinyatakan lolos pada September lalu, namun hingga memasuki Desember, kabar penugasan tak kunjung turun.
Ratusan honorer yang sudah menggenggam harapan kini justru dibuat gamang oleh sunyinya informasi dari instansi terkait.
Di Dinas Pendidikan (Disdik) Tuban saja, ada 594 orang yang sampai hari ini belum tahu akan ditempatkan di sekolah mana.
Kekosongan informasi membuat mereka saling bertanya dari satu grup percakapan ke grup lainnya, berharap ada titik terang. Namun yang datang justru rasa cemas yang semakin menebal.
"Kami itukan ada group para PPPK paruh waktu, semuanya saat ini sedang harap-harap cemas, karena tidak ada kepastian,’’ ujar DE, salah satu pegawai yang lolos, kepada Jawa Pos Radar Tuban.
Baca Juga: PPPK Akan Bisa Pindah Menjadi PNS Sebentar Lagi? Berikut Penjelasan Resmi dari BKN
NIPPPK Sudah Tuntas 100 Persen
Keresahan mereka sempat mereda ketika muncul postingan dari Kantor Regional II BKN Jawa Timur yang menyatakan semua Nomor Induk PPPK (NIPPPK) di Jatim sudah tuntas 100 persen.
Dengan demikian, Tuban ikut rampung. Yang belum, hanyalah SK penetapan.
"Padahal kabupaten/kota lain di Jatim SK sudah diserahkan,’’ lanjutnya.
Ketidakjelasan ini memunculkan kekhawatiran baru. Seorang pegawai honorer dari salah satu OPD menduga bahwa persoalan ini bisa jadi akibat pemetaan awal yang tidak matang.
Jika dari awal belum jelas, maka tak heran nasib mereka terasa “menggantung di udara.”
"Kalau memang sudah dipetakan harusnya sekarang sudah clear,’’ keluhnya.
Ia bahkan menyebut penempatan rentan penuh like and dislike. Mereka takut jika proses yang tak transparan membuka peluang perlakuan tidak adil.
"Kalau suka ditempatkan di tempat yang dekat, kalau tidak ditempatkan di lokasi yang jauh,’’ bebernya.
Baca Juga: Revisi UU ASN Masuk Prolegnas 2025: Honorer Berpeluang Diangkat PPPK
Desak BKPSDM Terbuka
Karena itu, mereka mendesak BKPSDM Tuban memberi keterbukaan informasi, sekecil apa pun, untuk meredakan kegelisahan yang sudah terlalu lama dipendam.
Keluhan serupa datang dari MK, peserta PPPK paruh waktu lainnya. Ia mengaku sempat optimistis setelah bupati Tuban Mas Lindra menyebut pemetaan sudah tuntas.
Pernyataan tersebut memberi harapan bahwa SK tak akan lama turun. Namun nyatanya, dua bulan berlalu tanpa kepastian.
"Tapi ternyata dua bulan dan 2025 tersisa 30 hari nasib kami masih jadi misteri,’’ ujarnya.
Padahal tugas PPPK paruh waktu dijadwalkan mulai berjalan pada Januari tahun depan.
Lazimnya, pada tahap ini seharusnya sudah ada pengukuhan dan penyerahan SK.
"Dari BKPSDM tidak ada kabar apapun, kami harus cari-cari sendiri,’’ ungkapnya.
Radar Tuban mencoba mengonfirmasi Kepala BKPSDM Tuban, Fien Roekmini Koesnawangsih, mengenai alasan belum adanya penempatan dan kapan SK akan terbit.
Namun pesan singkat yang dikirimkan ke nomor pribadinya tidak memperoleh respons.
Informasi terbaru yang dapat dirujuk justru berasal dari media sosial Kantor BKN Wilayah II Jawa Timur. Di sana disebutkan NIPPPK dari Bumi Wali sudah rampung sebanyak 693 orang—angka yang lebih sedikit dari 717 peserta yang sebelumnya dinyatakan lolos. Artinya, ada 19 yang tidak ikut pemberkasan.
Sementara itu, ratusan pegawai yang sudah menunggu sejak pengumuman kelulusan hanya berharap satu hal: kepastian.
Sebab penundaan ini tak hanya soal administrasi, tetapi menyangkut hidup, penghasilan, dan masa depan mereka. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni