RADARTUBAN - Kabar seputar kebijakan Pemerintah Arab Saudi yang menolak calon jemaah haji (CJH) pengguna kursi roda masih menjadi isu liar.
Hingga kini, Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Tuban belum menerima informasi resmi dari pusat.
Bahkan, pertanyaan itu sudah dilempar langsung Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) ke Arab Saudi. Hasilnya, belum mendapat jawaban.
Isu ini mencuat setelah pernyataan Ketua Umum PP Perhimpunan Dokter Kedokteran Haji Indonesia (Perdokhi), Syarief Hasan Lutfie, yang menyebut jemaah kursi roda tak diterima. Selain penetapan sebelas penyakit yang tidak boleh berhaji, pernyataan itulah yang kemudian memantik kegaduhan.
Plt Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Tuban, Imam Bukhori, memastikan kabar itu langsung dikonfirmasi begitu rapat koordinasi pelaksanaan haji digelar di Madiun, Kamis (27/11).
Saat itu, hadir Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf hadir.
“Dari pertanyaan tersebut Pak Menteri mengatakan tidak ada informasi itu (jemaah kursi roda tidak diterima Pemerintah Arab Saudi, Red),” ujarnya.
Imam menegaskan, pernyataan menteri itu menunjukkan kabar larangan belum bisa dipastikan. Bahkan sejak awal, isu tersebut sudah terasa janggal.
Sebab, kebijakan pemerintah justru menetapkan tiga kategori jemaah prioritas berhak lunas, yakni jemaah tunda 2025, lansia, dan disabilitas.
“Jemaah disabilitas inikan termasuk yang memakai kursi roda,” katanya.
Jemaah disabilitas maupun lansia juga tidak akan berangkat sendirian. Mereka tetap mendapat kuota pendamping dari keluarga terdekat.
Mekanismenya sama, jemaah pendamping nantinya juga mengikuti pelunasan.
Pejabat kelahiran Kecamatan Plumpang itu menambahkan, selama belum ada kabar resmi dari pemerintah pusat, pelayanan haji tetap berjalan normal. Semua jemaah diminta menyelesaikan pelunasan sesuai jadwal.
Berapa jumlah CJH Tuban pengguna kursi roda yang berpotensi berangkat pada 2026? Imam menyebut belum ada data.
Pemetaan belum dilakukan karena pemeriksaan kesehatan oleh Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Tuban masih berlangsung.
“Mungkin seminggu lagi baru ada datanya dari dinkes,” kata dia.(fud/ds)
Editor : Yudha Satria Aditama