RADARTUBAN – Upacara gabungan peringatan HUT ke-54 Korpri, HKN ke-61, serta HUT ke-80 PGRI dan Hari Guru Nasional, Senin (1/12), berubah menjadi panggung penting bagi Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky untuk menyampaikan pijakan baru bagi aparatur sipil negara (ASN).
Di hadapan jajaran Forkopimda, pejabat daerah, tenaga kesehatan, pengurus Korpri, hingga perwakilan BUMN dan BUMD, Mas Lindra menegaskan bahwa ASN tidak cukup hanya hadir—mereka harus menjadi teladan dan penggerak perubahan.
Upacara berlangsung khidmat di halaman Pemkab Tuban. Namun pesan bupati muda itu justru hadir dengan intensitas yang tajam: Korpri bukan sekadar organisasi pegawai, tetapi garda terdepan pemersatu dan penggerak birokrasi.
“Korpri harus menjadi garda terdepan sebagai kekuatan pemersatu bangsa dan penggera birokrasi,” tegasnya.
Baca Juga: Kabar Gembira! Revisi UU ASN Buka Peluang PPPK Beralih Jadi PNS, PGRI: Kami Terus Berjuang
Transformasi Digital Harus Dipimpin ASN, Bukan Sekadar Diikuti
Di era digital yang bergerak cepat, Bupati Tuban Mas Lindra menyoroti tantangan terbesar: perubahan cara berpikir.
Menurutnya, transformasi pelayanan publik tidak akan pernah terjadi jika ASN masih terjebak pola lama.
Bupati dua periode itu menekankan bahwa adaptasi terhadap teknologi bukan pilihan, tetapi keharusan moral—karena menyangkut hak masyarakat untuk memperoleh layanan yang cepat, transparan, dan efisien.
“ASN harus menjadi penggerak utama transformasi digital pemerintahan. Perkembangan teknologi harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin dalam mempermudah pelayanan dan memperkuat transparansi. Dan semua harus dijalankan dengan sangat cepat, efisien, dan inovatif,” pesan politisi muda Partai Golkar itu.
Pernyataan itu menjadi penekanan bahwa ASN tidak hanya dituntut hadir dalam struktur birokrasi, tetapi harus memimpin perubahan, menjadi etalase kemajuan, dan memastikan teknologi tidak berhenti sebagai slogan.
Integritas sebagai Fondasi, Kinerja sebagai Ukuran
Dalam sambutannya, Mas Lindra juga menempatkan integritas dan empati sebagai dua syarat utama aparatur negara.
Kejujuran, disiplin, dan rasa tanggung jawab tidak boleh ditawar, terutama ketika pemerintah tengah berpacu meningkatkan pendapatan daerah, mengentaskan kemiskinan, dan mengejar pertumbuhan ekonomi menuju 8 persen.
“Menjadi tugas kita bersama hari ini adalah meningkatkan pendapatan negara maupun daerah, menuntaskan masalah kemiskinan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi menuju 8 persen… dengan semangat kolaborasi, inovasi, dan karya nyata, insyaallah target ini bisa kita capai bersama-sama,” ujar mantan anggota DPRD Jatim itu.
Pesan ini terasa kuat: birokrasi yang tidak berani berubah hanya akan membebani masyarakat. Sebaliknya, birokrasi yang progresif akan menjadi mesin pendorong pembangunan.
Baca Juga: Dari 1,3 Juta, Berapa yang Berkantor di Nusantara? DPR Pertanyakan Kejelasan Penempatan ASN di IKN
Penguatan Spiritualitas ASN, dari Pesan Sekda hingga Wabup
Sekda sekaligus Ketua Korpri Tuban, Budi Wiyana, menambahkan bahwa peringatan HUT Korpri tahun ini juga diisi tausiyah keagamaan bertajuk Tuban Berhaji yang digelar untuk memperkuat mental aparatur.
“Aparatur Pemkab Tuban harus memiliki spiritual yang kuat… sehingga bisa menjadi teladan dalam menjaga integritas, disiplin, ikhlas, dan memiliki kepedulian sosial,” tuturnya.
Wakil Bupati Joko Sarwono menguatkan arah yang sama: ASN harus tetap rendah hati dan menjadikan jabatan sebagai amanah, bukan kebanggaan kosong.
“ASN harus bisa menghindarkan diri dari perilaku tinggi hati dan menjadi teladan di lingkungan kerja, keluarga, maupun masyarakat,” pesan mantan kepala Bappeda itu.
Di tengah seluruh pesan itu, narasi besar yang muncul jelas: Bupati Tuban Mas Lindra menempatkan ASN sebagai tulang punggung transformasi birokrasi Tuban. Tidak sekadar pelaksana regulasi, tetapi motor perubahan—yang memimpin, memberi teladan, dan memegang integritas sebagai kompas.
Arah yang besar telah ditetapkan; kini tinggal bagaimana setiap aparatur menjejakkan langkah. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni