RADARTUBAN – Kisruh program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Desa Pulogede, Kecamatan Tambakboyo sejak Jumat (28/11) mendapat respons reaksi dari SPPG Nutama Berkah Pulgede.
Penyedia program tersebut menyampaikan narasi klarifikasi melalui pesan WhatsApp (WA) yang dikirimkan kepada Jawa Pos Radar Tuban, Rabu (3/12).
Seorang narasumber dari Nutama Berkah yang enggan disebut namanya menyebut, narasi tersebut sebagai solusi untuk meredam masalah yang saat ini sedang terjadi.
"Situasinya sekarang tidak baik-baik saja. Kemudian pihak kami mengeluarkan pernyataan tersebut untuk meredam apa yang terjadi,” katanya saat dikonfirmasi terkait pesan berisi klarifikasi tersebut.
Narasi tersebut fokus meluruskan kedua isu panas perihal susu kedaluwarsa dan tudingan penyaluran MBG yang dianggap tidak adil dan overload hingga menyebabkan siswa di Desa Mander, kecamatan setempat tidak mendapat manfaat program MBG.
"Pesan klarifikasi tersebut telah disebarkan melalui berbagai grup maupun diteruskan kepada pihak-pihak terkait untuk menjawab tudingan yang ada,” kata narasumber itu.
Dalam narasi tersebut dijelaskan bahwa saat launching, Selasa (7/10), SPPG akan melayani sebanyak 3.589 penerima manfaat.
Saat itu, Badan Gizi Nasional (BGN) masih memperbolehkan SPPG melayani maksimal 4.000 penerima manfaat dari 10.200 penerima manfaat di Tambakboyo.
Kemudian, Rabu (29/10), BGN menetapkan ketentuan bahwa SPPG yang baru beroperasi diharuskan produksi 1.000 porsi lebih dulu.
Selanjutnya, mereka dievaluasi untuk meningkatkan produksinya secara bertahap setiap minggunya.
Namun, persoalan muncul setelah mereka mulai berproduksi pada Senin (3/11).
Selang seminggu kemudian, pada Rabu (10/11) terbit petunjuk teknis revisi (juknis) yang mengatur batasan jumlah produksi dan menyebutkan bahwa peningkatan produksi hanya dapat dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, Pengelola SPPG Nutama Berkah Pulogede Kholilurrahman mengatakan, bahwa persoalan yang terjadi akhir-akhir ini telah teratasi dan menemukan titik terang.
"Terkait tudingan susu kedaluwarsa juga sudah kami lakukan pengecekan di lapangan dan memang tidak terbukti ditemukan produk susu kemasan kedaluwarsa. Hanya kesamaran dua angka tersebut yang menyebabkan kesalahan interpretasi,” katanya saat dihubungi melalui sambungan telepon, kemarin (5/12).
Selain isu susu yang tidak layak konsumsi, Kholil juga memberikan pembelaan terhadap tudingan bahwa jumlah penerima manfaat yang mereka catat overload dan menyebabkan siswa di Desa Mander tidak kunjung merasakan manfaat dari program prioritas pemerintah itu.
"Yang pasti kami mengikuti semua aturan yang ditetapkan oleh BGN mulai dari juknis hingga revisi ketiga,” lanjutnya.
Dia melanjutkan, pesan klarifikasi yang sebelumnya dikirimkan kepada wartawan koran ini merupakan garis besar hal yang ingin diluruskan terkait dengan masalah yang sedang terjadi saat ini.
"Untuk lebih jelasnya sebaiknya bisa bertemu secara langsung agar keterangan kami bisa lebih detail lagi,” tegasnya.(saf/ds)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni