RADARTUBAN – Potensi sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) 2025 diprediksi meningkat.
Itu karena target serapan anggaran 90 persen yang dicanangkan Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky kian berat dikejar.
Hingga Januari ini, APBD 2025 masih menyisakan angka besar.
Data realisasi anggaran 2025 yang tercatat dalam Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) di laman djpk.kemenkeu.go.id, Selasa (6/1), menunjukkan serapan belum optimal.
Dari total belanja daerah Rp 3,4 triliun, baru Rp 2,4 triliun yang terserap. Persentasenya 70,51 persen. Artinya, masih sekitar Rp 1 triliun anggaran yang belum terpakai.
Jika kondisi ini tak banyak berubah, potensi silpa 2025 akan membengkak. Bahkan, angkanya berpeluang melampaui Silpa 2024 yang tercatat Rp 297 miliar.
Sekretaris Daerah Tuban Budi Wiyana menjelaskan, angka serapan tersebut masih bersifat sementara.
Sebab, sejumlah proyek yang dibiayai APBD belum dilakukan pembayaran lantaran pekerjaan belum rampung.
“Data serapan terakhir itu setelah nanti diaudit Badan Pemeriksa Keuangan,” ujarnya kepada Jawa Pos Radar Tuban.
Menurutnya, setelah audit BPK rampung, Pemkab Tuban akan menyampaikan laporan final kepada DPRD.
Selanjutnya, dibahas bersama dan dimasukkan dalam laporan pertanggungjawaban (LPJ) yang akan dipaparkan dalam rapat paripurna.
Saat ditanya apakah Silpa 2025 akan lebih besar dibanding tahun sebelumnya, Budi menyebut belum bisa disimpulkan saat ini.
“Karena serapan anggaran tahun lalu belum semua,” imbuhnya.
Meski demikian, dia memastikan silpa tetap akan ada. Pemkab, kata dia, tidak akan menyerap anggaran hingga nol.
Apalagi, pada 2025 masih terdapat kebijakan efisiensi anggaran.
Dia mencontohkan, dalam penyusunan APBD 2026, Pemkab Tuban membutuhkan silpa tahun sebelumnya hingga Rp 196 miliar untuk menutup defisit anggaran.
Selain itu, sisa anggaran juga disiapkan sebagai dana cadangan.
Fungsinya untuk mengantisipasi jika sewaktu-waktu terjadi perubahan kebijakan dari pemerintah pusat. Termasuk kemungkinan pengurangan transfer anggaran.
“Saat nanti ternyata ada anggaran pusat yang tidak jadi cair, maka anggaran tersebut bisa untuk jaga-jaga,” pungkas mantan kepala Bappeda Tuban itu.(fud/ds)
Editor : Yudha Satria Aditama