RADARTUBAN – Di tengah derasnya arus efisiensi anggaran dan wacana komersialisasi layanan publik, Bus Si Mas Ganteng memilih tetap berdiri di jalur lama: gratis dan melayani.
Hingga memasuki minggu kedua 2026, Pemerintah Kabupaten Tuban belum menggeser pengelolaan armada transportasi massal itu ke Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Keputusan ini bukan tanpa konsekuensi. Pemkab Tuban kembali mengalokasikan anggaran operasional dalam APBD 2026 agar bus sekolah dan layanan antar-jemput masyarakat tersebut tetap berjalan tanpa pungutan sepeser pun.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan (DLHP) Tuban, Anthon Tri Laksono, memastikan belum ada pembahasan lanjutan soal perubahan skema pengelolaan.
Karena itu, pemerintah daerah masih menempatkan Si Mas Ganteng sebagai layanan publik, bukan unit bisnis.
“Karena prinsipnya pemkab ingin tetap memberikan pelayanan gratis untuk masyarakat, khususnya anak sekolah,” ujar Anthon kepada Jawa Pos Radar Tuban.
Dengan skema tersebut, seluruh beban operasional tetap ditanggung APBD. Mulai bahan bakar, perawatan armada, hingga gaji pengemudi menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
“Penumpang tidak perlu membayar,” tegasnya.
Transportasi sebagai Bantalan Sosial
Lebih dari sekadar bus sekolah, Si Mas Ganteng telah menjelma sebagai bantalan ekonomi bagi keluarga kurang mampu.
Keberadaannya memangkas ongkos transportasi harian yang selama ini menjadi beban rutin orang tua.
Anthon menegaskan, baik armada utama maupun feeder tetap diarahkan untuk fungsi sosial. “Intinya pelayanan kepada masyarakat tetap maksimal,” imbuhnya.
Jika suatu saat pengelolaan dialihkan ke perusahaan, Anthon tak menutup mata terhadap konsekuensinya.
Layanan akan berubah menjadi berbayar. Artinya, publik harus menyiapkan ongkos—sesuatu yang sejak awal ingin dihindari pemerintah daerah.
Anggaran Ada, Detail Menyusul
Soal besaran anggaran 2026, Anthon mengaku belum memegang angka final. Sebagai pembanding, pada tahun lalu sekitar Rp 8 miliar digelontorkan untuk mengoperasikan 20 bus utama dan 20 feeder.
Namun satu hal dipastikan: kebijakan efisiensi anggaran tidak akan memangkas layanan.
Penyesuaian dilakukan berbasis kebutuhan, bukan dengan mengurangi akses masyarakat.
Karena itu, DLHP meminta publik tidak berspekulasi soal nasib Si Mas Ganteng. Armada tetap beroperasi seperti biasa.
Jika kelak ada perubahan kebijakan, pemerintah berjanji membahasnya secara terbuka dan mensosialisasikannya lebih dulu.
Antara Pelayanan dan Bisnis
Sebelumnya, Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky sempat membuka wacana pengembangan bisnis baru di bawah BUMD, termasuk sektor transportasi.
Skemanya melalui pembentukan subbisnis atau anak perusahaan agar lebih efisien tanpa mendirikan BUMD baru.
Namun untuk saat ini, Si Mas Ganteng masih dipertahankan sebagai wajah pelayanan publik—transportasi massal andalan Bupati Tuban Mas Lindra yang tidak dihitung untung-rugi, tetapi diukur dari manfaatnya bagi warga Tuban.
Di tengah dorongan agar layanan publik berorientasi bisnis, keputusan mempertahankan gratis justru menjadi pernyataan sikap: bahwa tidak semua roda harus diputar dengan logika pasar. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni