RADARTUBAN – Bulan pertama tahun anggaran 2026 tinggal menyisakan hitungan hari. Namun, sejauh ini belum ada tanda-tanda lelang proyek di laman sistem pengadaan secara elektronik (SPSE) Pemkab Tuban.
Bahkan, pantauan Jawa Pos Radar Tuban, lelang pengadaan jasa pun belum tampak di sistem tender daring tersebut.
Staf Bidang Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Jatim Wawan Purwadi mengatakan, semestinya —jika merujuk pada proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), idealnya sudah ada proyek, baik fisik maupun jasa yang sudah masuk meja lelang.
Pasalnya, seluruh proses penyusunan anggaran—dari rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) hingga pengesahan APBD sudah dilakukan sebelum tahun anggaran berjalan.
‘’Jika bukan proyek berskala besar, setidaknya sudah ada proyek skala kecil yang dilelang,’’ ujar Wawan—sapaan akrabnya kepada Jawa Pos Radar Tuban.
Dia menegaskan, jika kabupaten/kota lain bisa melakukan lelang di awal tahun, semestinya Kabupaten Tuban juga.
‘’Jalur birokrasi dan sistemnya sama, mengapa Pemkot Surabaya bisa, tapi Pemkab Tuban kok tidak bisa?’’ katanya.
Lebih lanjut, mantan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) itu mengungkapkan, merujuk laman SPSE Pemkot Surabaya, hingga minggu keempat Januari ini sudah ada lima paket proyek jasa masuk meja lelang.
Hal ini menandaskan bahwa manajemen birokrasi Pemkot Surabaya sudah siap sejak tahun anggaran berjalan.
‘’Semestinya, hal yang sama juga bisa dilakukan Pemkab Tuban,’’ ungkapnya.
Wawan menambahkan, dengan belum adanya lelang di meja SPSE ini menandakan bahwa ultimatum Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan ihwal percepatan penyerapan anggaran masih sebatas pesan normatif.
‘’Sepertinya baru akan menjadi efek kejut jika Menteri Keuangan benar-benar mengambil alih anggaran pemerintah daerah yang tidak terserap sesuai target,’’ tandasnya.
Pada bagian lain, pria yang juga Plt ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Tuban itu mengungkapkan, masih adanya sejumlah proyek fisik tahun anggaran 2025 yang hingga saat ini belum tuntas—menandaskan bahwa ada manajerial birokrasi yang belum tertata dengan baik.
‘’Kembali pada proses penyusunan anggaran. Ketika merujuk pada prosedur (penyusunan anggaran, Red) yang begitu detail dan rigid, idealnya tidak ada proyek molor kecuali ada force majeure (terjadinya sebuah peristiwa yang tidak bisa dikendalikan dan diantisipasi, seperti kejadian bencana alam, wabah, kerusuhan, dan perang, Red),’’ tandasnya.
Dalam pernyataan sebelumnya, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo-SP) Tuban Arif Handoyo menyatakan bahwa percepatan penyerapan anggaran menjadi komitmen Pemkab Tuban. Termasuk tahun ini yang semakin diperketat oleh pemerintah pusat.
Bahkan, terang Arif, realisasi penyerapan anggaran akan dievaluasi setiap bulan sesuai rencana anggaran kas melalui SIKD (sistem informasi keuangan daerah). (tok)
Editor : Yudha Satria Aditama