RADARTUBAN – Respons keras “diteriakkan” praktisi pendidikan Tuban menyusul tidak teranggarkannya tunjangan profesi guru (TPG) Kementerian Agama (Kemenag) yang lolos sertifikasi 2025.
Sebab, terabaikannya hak pendidik ini merupakan persoalan nasional, yang juga dirasakan di Kabupaten Tuban.
‘’Ketidakberesan kebijakan pemerintah pusat ini membawa dampak secara nasional, termasuk di Tuban,’’ tegas Riza Shalihuddin Habibie, pengasuh Pondok Pesantren Ash-Shomadiyah cum praktisi pendidikan di Bumi Ronggolawe.
Gus Riza menegaskan, “terlupakannya” proses penganggaran TPG yang semestinya menjadi hak para guru dan dosen yang lolos sertifikasi 2025 ini menambah daftar panjang pengabaian pemerintah terhadap pendidikan.
‘’Semakin ke sini semakin jelas—bahwa pemerintah tidak memiliki peta jalan yang jelas tentang tujuan pendidikan Indonesia,’’ katanya.
Lebih lanjut, Gus Riza mengaku sangat prihatin dengan kondisi Indonesia hari ini.
Pasalnya, Indonesia dalam beberapa tahun terakhir semakin terang kehilangan narasi yang menjadi amanat konstitusi dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV: mencerdaskan kehidupan bangsa.
‘’Ketika guru honorer harus menunggu waktu bertahun-tahun, bahkan belasan tahun untuk menjadi PPPK, pemerintah dengan sangat mudah mengangkat pegawai satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) menjadi PPPK. Dan sekarang, penganggaran menjadi hak guru yang sudah sertifikasi pun terlupakan. Lengkap sudah pemerintah tidak memprioritaskan nasib guru,’’ tegasnya.
Gus Riza menambahkan, kiwari ini mengesankan pemerintah hanya bangga dengan kebijakan kuantitatif atau angka.
Itu di antaranya tampak dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Sedari awal, kedua program ini hanya mengejar target kuantitas, bukan substantif, namun sangat diprioritaskan, baik dalam capaian target maupun pengalokasian anggaran.
‘’Ketika kami mendengar ada seorang Presiden dengan bangga mengatakan bahwa produksi menu MBG akan melampaui target produksi makanan McDonald's yang mencapai 68 juta porsi per hari, saat itu juga kami sadar bahwa negara ini lebih mementingkan capaian kuantitas produksi makanan ketimbang kualitas pendidikan,’’ tutur Gus Riza dengan nada keprihatinan yang mendalam.
Tidak kalah membuat gelisah, lanjut menantu Gus Mus (KH Mustofa Bisri), adalah kebijakan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten yang juga tidak jauh beda.
Di Tuban, misalnya, pemkab belum menunjukkan keseriusan penganggaran di bidang pendidikan.
‘’Dari sekian banyak contoh, salah satunya adalah program beasiswa pendidikan di perguruan tinggi untuk anak-anak dari keluarga miskin. Apa kabar perda beasiswa S1 untuk anak dari keluarga tidak mampu?’’ tandasnya dengan nada satire. (tok)
Editor : Yudha Satria Aditama