RADARTUBAN-Memasuki awal 2026, peternak di Kabupaten Tuban kembali dibuat waswas.
Penyakit mulut dan kuku (PMK) dilaporkan kembali menjangkiti hewan ternak, khususnya sapi, di sejumlah desa sepanjang Januari ini.
Munculnya kembali PMK itu langsung menjadi perhatian Komisi III DPRD Tuban.
Legislatif meminta Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP2P) Tuban bergerak cepat agar penyebaran penyakit tidak meluas dan menimbulkan kerugian bagi peternak.
Dikonfirmasi Jawa Pos Radar Tuban, Ketua Komisi III DPRD Tuban Tulus Setyo Utomo mengatakan, informasi awal Kembali merebaknya PMK diperoleh dari para peternak. Mereka melaporkan adanya sapi yang tiba-tiba sakit, tidak bisa berdiri, serta mengeluarkan cairan berlebihan dari mulut.
“Karena laporan itu saya pun meminta kejelasan dari DKP2P,” ujar Tulus.
Menurut dia, DKP2P membenarkan bahwa PMK kembali muncul di Tuban. Berdasarkan data sementara, selama Januari 2026 tercatat sekitar 70 ekor sapi terjangkit penyakit tersebut.
Dia menambahkan, dinas terkait menyebutkan bahwa ternak yang terdata telah mendapatkan penanganan dan kondisinya mulai membaik. Selain itu, Kementerian Pertanian telah menyiapkan vaksin PMK untuk daerah terdampak.
“Tuban dapat jatah 15 ribu vaksin dari pemerintah pusat,” kata wakil rakyat dari PDI Perjuangan itu.
Meski demikian, Tulus mengingatkan agar dinas tidak berpuas diri. Jumlah kasus yang muncul di awal tahun ini dinilainya sebagai peringatan dini, sehingga langkah pencegahan harus dilakukan lebih cepat dan masif.
Dia juga menekankan pentingnya pengendalian PMK menjelang Idul Adha pada Mei mendatang. Menurutnya, wabah PMK berpotensi menurunkan harga sapi dan merugikan peternak yang selama bertahun-tahun merawat ternaknya.
“Bagi kami, hari raya kurban itu harus menjadi hari panen bagi peternak,” ujarnya.
Wakil rakyat dari daerah pemilihan II (Plumpang, Palang, Widang) itu mendorong percepatan vaksinasi untuk menekan laju penyebaran virus PMK. Komisinya, kata Tulus, akan terus memantau penanganan penyakit tersebut di lapangan.
“Penanganan PMK ini akan kami pantau agar benar-benar dilaksanakan dengan baik,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala DKP2P Tuban Eko Julianti belum memberikan tanggapan saat dikonfirmasi terkait munculnya kembali kasus PMK.
Pesan yang dikirim melalui nomor pribadinya hanya menunjukkan tanda telah dibaca.(fud/ds)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni