RADARTUBAN – Aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemkab Tuban yang menyandang gelar doktor masih sangat minim.
Merujuk data Tuban Dalam Angka 2025 Badan Pusat Statistik (BPS), dari total 6.038 pegawai negeri sipil (PNS) dan 4.057 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang menyandang status S-3 hanya lima PNS.
Rinciannya, 3 laki-laki dan 2 perempuan. Sementara yang menyandang gelar S-2 sebanyak 482 orang (268 laki-laki dan 214 perempuan).
Dari strata pendidikan, yang paling banyak S-1. Totalnya 7.025 orang.
Berbeda dengan S-2 yang didominasi laki-laki, strata S-1 lebih banyak perempuan, bahkan hampir 50 persen.
Angka persisnya, 4.493 perempuan dan 2.532 laki-laki. Strata terbanyak kedua, D-3, yakni 1.333 orang yang juga didominasi perempuan.
Bahkan, tiga kali lipat lebih: 1.037 perempuan berbanding 296 laki-laki.
Berikutnya, lulusan setingkat SMA 1.012 orang yang didominasi laki-laki sebanyak 800 orang berbanding 209 perempuan.
Selanjutnya, setingkat SMP sebanyak 54 orang (45 laki-laki dan 9 perempuan). Uniknya, lulusan SD juga masih ada.
Totalnya, 48 laki-laki dan 43 perempuan.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Tuban Fien Roekmini Koesnawangsing membenarkan jenjang pendidikan ASN di lingkup Pemkab Tuban tersebut.
Diakuinya, sejauh ini memang belum banyak ASN yang menyandang gelar doktor.
Salah satu antara minimnya ASN menempuh program doktor adalah biaya yang mahal.
‘’Biaya pendidikan S3 itu mandiri,’’ katanya.
Disinggung ihwal alokasi anggaran untuk beasiswa bagi ASN yang hendak melanjutkan pendidikan S-3, Fien menyampaikan, besarnya kebutuhan anggaran menjadi alasan tidak memungkinkannya beasiswa pendidikan untuk ASN yang menempuh gelar S-3.
‘’S3 itu membutuhkan anggaran yang sangat besar,’’ tandasnya.
Meski demikian, BKPSDM terus mendorong ASN Pemkab Tuban untuk meningkatkan kompetensinya, baik melalui jalur pendidikan formal maupun nonformal. (tok)
Editor : Yudha Satria Aditama