RADARTUBAN – Pemkab Tuban menaruh perhatian besar terhadap persoalan banjir yang menggenangi lahan persawahan di Desa Jenggolo, Kecamatan Jenu.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman (DPUPR PRKP) Tuban berencana melakukan penanganan melalui normalisasi saluran air, setelah terlebih dahulu melakukan kajian lapangan.
Dikonfirmasi Jawa Pos Radar Tuban, Kepala DPUPR PRKP Tuban Agung Supriyadi mengatakan, pihaknya telah menerima laporan dari pemerintah desa terkait genangan yang merendam sawah warga.
Untuk memastikan penyebab serta menentukan langkah penanganan yang tepat, tim dari Bidang Sumber Daya Air (SDA) akan diturunkan ke lokasi.
“Tim SDA akan mengecek kondisi di lapangan untuk mengetahui sumber persoalannya. Salah satu opsi penanganan yang memungkinkan adalah normalisasi avur di sekitar lokasi banjir,” ujarnya.
Meski demikian, Agung mengakui hingga saat ini belum tersedia alokasi anggaran khusus untuk normalisasi sungai atau saluran air di Jenggolo. Namun, penanganan masih dimungkinkan melalui anggaran pemeliharaan rutin, apabila hasil kajian menunjukkan kebutuhan biaya yang relatif kecil.
“Ini bisa dilakukan jika hasil kajian nanti menunjukkan kebutuhan anggarannya tidak terlalu besar,” kata dia.
Sebaliknya, apabila hasil kajian menunjukkan bahwa normalisasi membutuhkan anggaran cukup besar dan tidak bisa ditangani melalui pemeliharaan rutin, DPUPR PRKP akan mengusulkan anggaran tersendiri.
“Jika estimasi biayanya besar, akan kami usulkan melalui Perubahan APBD atau APBD tahun 2027,” ujar mantan kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP) Setda Tuban itu.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Tuban Suratmin mengatakan, persoalan banjir yang menggenangi sawah di Jenggolo maupun sejumlah wilayah lain di Tuban sebelumnya telah disampaikan kepada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum.
Hal itu karena sebagian avur yang menjadi penyebab genangan berada di bawah kewenangan pemerintah pusat.
“Kami sudah menyampaikan agar sungai avur yang menjadi kewenangan Ditjen SDA mendapatkan anggaran normalisasi. Dengan begitu, penanganannya bisa dilakukan bersama-sama, tidak hanya oleh pemerintah kabupaten,” ujar politikus Partai Golkar itu.
Suratmin menambahkan, rencana pembangunan proyek long storage di Desa Jadi, Kecamatan Semanding, yang pernah diusulkan ke pemerintah pusat, diharapkan dapat membantu pengendalian banjir di wilayah Jenu dan sekitarnya.
“Semoga usulan tersebut bisa menjadi pertimbangan dalam upaya pengendalian banjir ke depan,” katanya.(fud/ds)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni