RADARTUBAN – Kritik tajam disampaikan Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Kakbah (PC GPK) Tuban menyusul keputusan pemerintah yang tetap membagikan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) selama Ramadan.
Kebijakan ini dinilai terlalu dipaksakan dan memberikan pendidikan buruk terhadap anak di bulan puasa.
‘’Apa pun alasannya, apalagi dengan alasan yang tidak masuk akal, memberikan makanan kepada anak di saat anak sedang menjalankan ibadah puasa adalah pendidikan yang buruk,’’ kata Bendahara PC GPK Tuban M. Ali Mukhtar kepada Jawa Pos Radar Tuban.
Ali menegaskan, kebijakan tetap membagikan MBG kepada siswa selama Ramadan, baik untuk yang berpuasa maupun tidak, sangat bertentangan dengan semangat toleransi yang selama ini dijunjung tinggi masyarakat Indonesia.
Bahkan, tegas dia, untuk menghormati umat muslim yang berpuasa, pemerintah daerah selalu mengeluarkan surat imbauan kepada pemilik restoran atau warung makan untuk mengatur jam buka selama Ramadan, atau minimal menutup tempat berjualan menggunakan tirai saat siang hari.
‘’Di saat budaya menghormati orang berpuasa selama Ramadan telah berlangsung bertahun-tahun, kini, BGN (Badan Gizi Nasioanal) dengan kebijakannya yang keras kepala, akan mengikis budaya yang sudah lama mengakar tersebut,’’ kritiknya.
Lebih lanjut, Ali mempertanyakan urgensi distribusi makanan di tengah ketaatan masyarakat, khususnya anak-anak dalam menjalankan ibadah puasa.
Apalagi, makanan yang dibagikan jenis makanan kering.
‘’Selain hampir dapat dipastikan tidak bergizi. Bagi kami, ini (membagikan MBG di bulan puasa, Red) adalah kebijakan yang sangat tidak mendidik anak-anak,’’ ujarnya.
Menurut dia, kondisi ini menyusahkan dan menjadi beban moral bagi para guru, karena turut membagikan.
‘’Ini benar-benar gila, tidak masuk akal,’’ tambahnya.
Semestinya, terang Ali, jika pemerintah peduli dengan gizi anak-anak Indonesia, masih ada cara lain yang lebih elegan dan bisa dilakukan pemerintah.
‘’Kalau memang anggaran MBG dipaksa harus diserap, apa susahnya mengganti MBG dengan uang tunai selama Ramadan. Apakah sebegitu parahnya negara tidak percaya dengan rakyatnya (takut jika diberikan secara tunai dikorupsi oleh orang tuanya, Red),’’ katanya.
Alumni Ponpes Al Anwar Sarang, Rembang itu menambahkan, semestinya para pemangku organisasi kemasyarakat (ormas), seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, termasuk juga Majelis Ulama Indonesia (MUI) turut menyuarakan kegelisahan para pendidik dan umat muslim secara umum terhadap kebijakan nirurgensi tersebut.
‘’Bagi kami, mereka (ormas, Red) tidak memperjuangan nasib guru honorer tidak masalah. Tapi ketika mereka juga diam atas kebijakan yang konyol ini, lebih baik buyar saja. Tidak perlu ormas-ormasan,’’ tandasnya.(tok)
Editor : Yudha Satria Aditama