RADARTUBAN - Merebaknya kembali penyakit mulut dan kuku (PMK) pada ternak mendapat perhatian serius Komisi III DPRD Tuban.
Untuk memastikan penanganan berjalan optimal, komisi yang membidangi perekonomian dan keuangan ini mendatangi Dinas Peternakan (Disnak) Jawa Timur, Selasa (3/2).
Ketua Komisi III DPRD Tuban Tulus Setyo Utomo mengatakan, langkah tersebut ditempuh setelah pihaknya menerima laporan adanya peningkatan kasus PMK di sejumlah wilayah di Kabupaten Tuban. Sebelumnya, komisi ini melakukan pengecekan lapangan.
Hasilnya, jumlah ternak yang terinfeksi PMK ditemukan lebih banyak dibandingkan data resmi yang dilaporkan dinas terkait.
“Di lapangan kami menemukan jumlah ternak yang terinfeksi tidak hanya 70, tetapi lebih. Temuan kami itu juga belum masuk dalam data dinas,” ujar Tulus kepada Jawa Pos Radar Tuban.
Temuan tersebut mendorong Komisi III DPRD Tuban untuk tidak menunggu lebih lama.
Koordinasi langsung dilakukan dengan pemerintah provinsi guna memastikan langkah penanganan PMK dilakukan secara tepat dan menyeluruh di daerah.
Kunjungan ke Disnak Jawa Timur juga bertujuan memastikan keakuratan data kasus PMK.
“Jangan sampai sebenarnya kasusnya ratusan, tapi yang dilaporkan hanya 70. Ini yang tidak kami inginkan,” tegasnya.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Tuban itu menekankan pentingnya kesesuaian data dengan kondisi riil di lapangan. Dia menilai, salah satu kendala utama penanganan PMK adalah masih adanya peternak yang enggan melaporkan ternaknya saat terindikasi terinfeksi.
Karena itu, Tulus meminta dinas terkait lebih gencar melakukan sosialisasi melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat.
“Edukasi harus segera diterima masyarakat agar mereka tidak ragu melapor. Ini penting supaya penanganan bisa dilakukan sejak dini,” ujarnya.
Selain itu, dia juga menyoroti perlunya dukungan anggaran yang memadai.
Menurutnya, penanganan PMK tidak akan maksimal tanpa penguatan anggaran operasional, baik untuk tenaga medis hewan, pengadaan obat khusus PMK, maupun pelaksanaan vaksinasi.
“Kami melihat anggaran operasionalnya masih terbatas. Ini perlu diperkuat dan dianggarkan di APBD agar penanganannya maksimal,” katanya.(fud/ds)
Editor : Yudha Satria Aditama