RADARTUBAN - Perpanjangan empat jabatan pelaksana tugas (Plt) kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemkab Tuban berakhir 31 Januari 2026 lalu.
Keempat kepala OPD itu, yakni kepala Dinas Pendidikan; kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana; dan Direktur RSUD dr. R. Koesma, dan Inspektur Inspektorat.
Namun, karena belum ada pejabat definitif yang ditetapkan, serta berakhirnya batas maksimal perpanjangan Plt (tiga bulan pertama dan diperpanjang tiga bulan kedua), kini keempat kepala OPD itu diisi Plt pejabat baru.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo-SP) Arif Handoyo mengungkapkan, Plt Kepala Dinas Pendidikan yang sebelumnya diisi Fien Roekmini Koesnawangi, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), kini dijabat oleh Irma Putri Kartika, Sekretaris BKPSDM.
Berikutnya, Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes-P2KB) yang sebelumnya diisi drg. Roikan, Direktur RSUD Ali Mansyur Jatorogo, kini dijabat dr. Atiek Supartiningsih, Sekretaris Dinkes P2KB—dari semula pelaksana harian (Plh) menyusul pengajuan cuti drg. Roikan yang menjalankan umrah, saat ini ditunjuk Plt.
‘’Jadi, sebelumnya Plh, sekarang Plt,’’ jelas Arif.
Adapun Plt Kepala Satpol PP Damkar saat ini dijabat Sutaji, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Satpol PP Damkar.
Menggantikan Siswanto setelah enam bulan menjabat Plt. Sedangkan Plt Direktur RSUD Koesma dijabat Wakil Direktur dr. Abdul Rochman.
Sementara Plt sebelumnya, drg. Heni Purnomo Wati diplot sebagai Plh Direktur RSUD Ali Manshur Jatirogo menyusul drg. Roikan sebagai direktur definitif menjalankan ibadah umrah.
Bagaimana dengan jabatan Plt kepala OPD lain?
Arif menyampaikan, perpanjangan jabatan Plt untuk kepala OPD lain, seperti kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) dan Inspektur Inspektorat masih belum berakhir.
Apakah nanti berpotensi diisi Plt atau langsung definitif? ‘
’Setiap mutasi dan pengisian jabatan adalah prerogatif bupati,’’ tandasnya, sehingga hanya kepala daerah yang bisa menjawab dan memastikan. (tok)
Editor : Yudha Satria Aditama