RADARTUBAN-Pemkab Tuban diminta lebih selektif dalam menentukan pembangunan infrastruktur pada 2026. Pasalnya, kapasitas fiskal daerah tahun ini tertekan akibat penurunan transfer dari pemerintah pusat.
Berdasarkan data Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) pada portal djpk.kemenkeu.go.id, nilai Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang diterima Pemkab Tuban pada 2026 hanya sebesar Rp 1,7 triliun.
Angka tersebut turun signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp 2,4 triliun.
Dampak penurunan transfer tersebut turut memangkas belanja modal. Tahun ini, belanja modal Pemkab Tuban tercatat sebesar Rp 525,39 miliar, turun Rp 134,8 miliar dibandingkan 2025 yang mencapai Rp 660,19 miliar.
Kondisi tersebut mendorong Komisi I DPRD Tuban kembali mengingatkan pentingnya penentuan skala prioritas, khususnya pada sektor infrastruktur.
Ketua Komisi I DPRD Tuban Suratmin mengatakan, pihaknya telah menyampaikan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) mitra kerja Komisi I agar pembangunan infrastruktur disesuaikan dengan kebutuhan mendesak.
Keterbatasan anggaran, kata dia, menuntut pemerintah daerah lebih cermat dalam menentukan proyek yang akan dijalankan.
“Jangan sampai katakanlah yang tidak prioritas dikerjakan dan prioritas tidak dikerjakan,” ujar Suratmin.
Menurut dia, pemetaan proyek prioritas dan nonprioritas menjadi tantangan besar bagi pihak eksekutif pada tahun ini. Kesalahan dalam menentukan arah pembangunan berpotensi berdampak langsung pada masyarakat.
“Sehingga harus lebih selektif,” katanya.
Dia mencontohkan pembangunan dan perbaikan jalan yang rusak masih harus menjadi prioritas. Pasalnya, hingga kini masih terdapat sejumlah ruas jalan di Bumi Ronggolawe yang kondisinya rusak dan membutuhkan penanganan segera.
“Dan, ini teman-teman OPD PU sudah punya pemetaan jalan yang rusak, tentu itu bisa dipilah mana saja yang prioritas dan tidak,” ujarnya.
Politikus Partai Golkar yang akrab disapa Ratmin itu menegaskan, pembangunan jalan dan jembatan selalu menjadi prioritas.
Sejumlah ruas jalan yang mengalami kerusakan berat kembali dianggarkan pada 2026. Termasuk ringroad yang pembangunannya belum sepenuhnya tuntas pada 2025.
Lebih lanjut, ketua Fraksi Golkar DPRD Tuban itu menyampaikan, pihaknya akan melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan pembangunan sepanjang 2026.
Harapannya, agar anggaran yang terbatas benar-benar dialokasikan pada program yang menjadi kebutuhan utama masyarakat.(fud/ds)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni