RADARTUBAN – Tahun anggaran 2026 telah berjalan satu setengah bulan dan tinggal sehari lagi memasuki bulan suci Ramadan.
Namun hingga kini, “hilal” paket proyek fisik di lingkup Pemerintah Kabupaten Tuban masih belum terlihat.
Berdasarkan pantauan di laman Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Kabupaten Tuban, sejauh ini baru paket proyek nontender dan swakelola yang masuk ke meja Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah.
Sementara itu, paket proyek fisik belum satu pun yang dilelang.
Praktis, pengerjaan proyek fisik tahun ini hampir dapat dipastikan tak jauh berbeda seperti tahun lalu, yakni baru dimulai setelah Idul Fitri.
Baca Juga: Agar Mudah Dimonitor KPK, Pemkab Tuban Bakal Tetapkan Proyek Strategis Daerah
Artinya, pelaksanaan paling cepat diperkirakan akhir Maret atau awal April. Itu pun dengan catatan, pada bulan ini sudah ada paket proyek yang mulai dilelang.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Tuban, Purtono, membenarkan masih nihilnya lelang paket proyek fisik di lingkup Pemkab Tuban.
Bahkan, hingga kini dokumen pengajuan lelang juga belum masuk ke meja kerjanya.
“Sampai hari ini belum ada (dokumen pengajuan lelang paket proyek fisik yang diterima, Red),” katanya kepada Jawa Pos Radar Tuban, kemarin (17/2).
Saat disinggung terkait kewenangan mendorong masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) agar mempercepat pengajuan dokumen lelang, Purtono menegaskan pihaknya hanya berwenang menyiapkan pranata atau sistem lelang secara daring.
Adapun terkait manajemen waktu, menurutnya menjadi kewenangan masing-masing OPD.
“Kewenangan kami hanya memproses dokumen pengajuan tender. Jadi, kapan pun dokumen (lelang, Red) diajukan, langsung kami proses,” jelasnya.
Sebelumnya diberitakan, guna menghindari “ultimatum” Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang bakal mengambil alih anggaran apabila tidak terserap sesuai target, Pemkab Tuban berkomitmen mempercepat lelang proyek fisik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.
Salah satu OPD yang menjadi atensi adalah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman Tuban. Namun, hingga saat ini belum satu pun dokumen paket proyek yang diajukan. (tok)
Editor : Yudha Satria Aditama