RADARTUBAN – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Tuban menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Tuban, Jalan RA Kartini, kemarin (12/3).
Mereka membawa sejumlah banner dan spanduk berisi kritik terhadap kebijakan pemerintah daerah.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa mendesak Pemkab Tuban melakukan evaluasi kinerja pemerintahannya. Mereka menilai sejumlah kebijakan selama 2025 memicu perhatian dan kritik publik.
Ketua PC PMII Tuban Roviq Wahyudin mengatakan, dalam setahun terakhir terdapat berbagai persoalan yang dinilai perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah.
Salah satu yang disoroti adalah kebijakan pemutusan kontrak sejumlah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), terutama guru dan tenaga kesehatan. Selain itu, persoalan kemiskinan juga menjadi perhatian karena Tuban dinilai belum mampu keluar dari lima besar daerah termiskin di Jawa Timur.
“Kemudian juga soal masalah infrastruktur yang perlu menjadi atensi serius, karena di beberapa ruas jalan masih banyak ditemukan kerusakan dan drainase yang tidak berfungsi,” ujarnya kepada Jawa Pos Radar Tuban.
Menurut Roviq, sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga belum mendapatkan perhatian maksimal. Padahal, sektor tersebut menjadi salah satu penopang utama perekonomian masyarakat.
Dia menilai banyak pelaku usaha kecil masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu contohnya adalah ketidakjelasan penataan pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Pantai Boom. “Para PKL sampai saat ini belum memiliki kepastian pendataan ruang dan keberlangsungan usaha,” katanya.
Mahasiswa Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama (IAINU) Tuban itu juga menyoroti kebijakan pemangkasan anggaran yang cukup besar. Namun di sisi lain, menurut dia, masih terdapat sejumlah pengadaan yang dinilai tidak mendesak.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah pengadaan mobil dinas bagi pejabat di lingkungan pemerintah daerah. Roviq menilai kebijakan tersebut seharusnya dapat ditunda, mengingat kondisi keuangan daerah yang sedang mengalami penyesuaian anggaran.
“Kebijakan ini tidak sejalan dengan kondisi keuangan daerah yang seharusnya bisa difokuskan untuk kesejahteraan rakyat,” tegasnya.
Melalui aksi tersebut, mahasiswa meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap berbagai kebijakan yang telah diambil.
Mereka juga mendorong adanya transparansi anggaran agar masyarakat dapat ikut mengawasi jalannya pemerintahan.
“Kami mendesak pemerintah untuk transparan, akuntabel, serta membuka ruang dialog dengan masyarakat dalam setiap kebijakan pembangunan daerah,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Tuban Yudi Irwanto yang menemui para mahasiswa menyatakan bahwa aspirasi tersebut akan disampaikan kepada pimpinan daerah.
“Tuntutan dari teman-teman mahasiswa akan kami sampaikan kepada bupati,” ujarnya.
Yudi menambahkan, pemerintah daerah pada dasarnya terus melakukan evaluasi terhadap berbagai program pembangunan, termasuk upaya penurunan angka kemiskinan.
Meski demikian, dia memastikan aspirasi yang disampaikan mahasiswa akan menjadi masukan bagi pemerintah. “Sesuatu yang disampaikan tentu menjadi bahan evaluasi ke depan,” katanya. (fud/ds)
Editor : Yudha Satria Aditama