RADARTUBAN – Pembangunan Jabung Ring Dyke (JRD) kembali dijadwalkan bergulir tahun ini.
Berdasarkan data pada laman sirup.inaproc.id Kementerian Pekerjaan Umum, proyek tersebut direncanakan mulai memasuki tahap lelang pada Maret hingga Mei, sebelum pekerjaan fisik dilaksanakan pada Mei sampai Desember 2026.
Namun, hingga kini paket pekerjaan JRD belum tercantum dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Kementerian PU. Kondisi itu menimbulkan tanda tanya terkait kesiapan pelaksanaan proyek yang telah lama dinantikan tersebut.
Baca Juga: Keluhan MBG Boleh Diposting: Satgas Tuban Minta Kritik Disampaikan Secara Akurat
Untuk tahun ini, pembangunan JRD dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp 58 miliar dengan cakupan pekerjaan sepanjang 0,5 kilometer.
Proyek ini merupakan kelanjutan dari pembangunan sebelumnya yang telah mencapai sekitar 1,5 kilometer dengan luas 10 hektare.
Selain itu, disiapkan pula paket supervisi lanjutan dengan nilai anggaran Rp 1,2 miliar.
Dikonfirmasi Jawa Pos Radar Tuban, Ketua Komisi I DPRD Tuban Suratmin mengatakan, rencana penganggaran JRD telah disampaikan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air saat kunjungan komisinya pada Januari lalu. DPRD, kata dia, terus mendorong percepatan penyelesaian proyek yang telah berjalan lebih dari satu dekade tersebut.
“Dalam kunjungan itu disampaikan bahwa tahun ini ada alokasi anggaran untuk JRD,” ujarnya.
Meski demikian, detail penggunaan anggaran tersebut belum dijelaskan secara rinci. Suratmin berharap, dana yang tersedia benar-benar difokuskan untuk mempercepat penanganan banjir di Kecamatan Rengel dan Plumpang.
Menurut dia, sejak awal proyek JRD dirancang sebagai solusi pengendalian banjir di wilayah tersebut. Karena itu, realisasi pembangunan menjadi krusial agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat.
Dia juga menekankan pentingnya normalisasi Sungai Avur Kuwu sepanjang kurang lebih 15 kilometer, yang membentang dari Kecamatan Rengel hingga Widang. Normalisasi dinilai perlu dilakukan sebelum pembangunan badan waduk.
“Lebar sungai harus dikembalikan ke kondisi awal sekitar 24 meter. Saat ini di beberapa titik tinggal tiga sampai empat meter,” kata politikus Partai Golkar itu.
Suratmin menegaskan, DPRD akan terus mengawal pelaksanaan proyek, baik pembangunan badan waduk maupun pekerjaan pendukung lainnya.
Baca Juga: Dari Modal Terbatas Jadi Andalan Warga: Kisah Sukses Na'am Muslim Jadi Agen BRILink di Bakauheni
Pengawasan diperlukan untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai perencanaan dan memberikan dampak nyata.
“Karena ini pekerjaan di kawasan perairan, harus dipastikan benar-benar berdampak. Kalau normalisasi, berarti ada pelebaran dan pengerukan. Itu yang akan kami awasi,” ujarnya. (fud/ds)
Editor : Yudha Satria Aditama