RADARTUBAN – Merebaknya kembali kasus penyakit mulut dan kuku (PMK) di sejumlah wilayah Tuban memicu sorotan dari Komisi III DPRD setempat. Kinerja penanganan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP2P) pun dipertanyakan.
Dalam rapat yang berlangsung sekitar dua jam, Selasa (31/3), DPRD meminta penjelasan detail terkait langkah penanganan yang telah dilakukan di lapangan.
Vaksinasi Jalan, Insentif Vaksinator Disorot
Dalam forum tersebut terungkap, program vaksinasi PMK sebenarnya telah berjalan sejak Februari. Namun, perhatian anggota dewan justru tertuju pada insentif petugas vaksinator yang dinilai terlalu rendah.
Baca Juga: Peternak Tuban Nilai Penanganan PMK Kini Kalah Efektif Dibanding Era Soeharto
Jika sebelumnya petugas menerima Rp25 ribu per ekor sapi, kini hanya Rp10 ribu. Penurunan ini dianggap berpotensi memengaruhi kinerja di lapangan.
Ketua Komisi III DPRD Tuban, Tulus Setyo Utomo, menilai kondisi tersebut perlu segera dievaluasi.
“Mengapa kami mencari anggaran insentif bagi vaksinator, karena kami khawatir jika terlalu kecil, petugas menjadi kurang maksimal,” ujarnya.
DPRD Khawatir Kinerja Menurun
Tulus menegaskan, kecepatan dan ketepatan vaksinasi menjadi kunci utama dalam menekan penyebaran PMK.
Apalagi, di lapangan masih ditemukan kasus sapi mati mendadak yang diduga berkaitan dengan penyakit tersebut.
“Kami tidak ingin ada masalah dalam penyaluran vaksin PMK,” tegasnya.
Menurutnya, meski besaran insentif Rp10 ribu per ekor merupakan kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah tetap harus mengambil langkah agar pelaksanaan di lapangan tetap optimal.
15 Ribu Dosis Harus Tepat Sasaran
Selain insentif, DPRD juga menyoroti distribusi vaksin. Sebanyak 15 ribu dosis vaksin PMK harus dipastikan tersalurkan secara merata kepada peternak.
Langkah ini dinilai penting untuk menekan laju penularan sekaligus menjaga keberlangsungan usaha peternakan masyarakat.
Terlebih, program vaksinasi ini diberikan secara gratis, sehingga diharapkan dapat dimanfaatkan maksimal oleh para peternak.
Baca Juga: Kasus PMK di Tuban Diduga Lebih Banyak dari Data, Komisi III DPRD Sambangi Disnak Jatim
DKP2P Belum Beri Respons
Sementara itu, hingga berita ini ditulis, Kepala DKP2P Tuban, Eko Julianto, belum memberikan tanggapan terkait kemungkinan penambahan anggaran insentif bagi vaksinator. (fud/ds)
Editor : Yudha Satria Aditama