RADARTUBAN – Serapan anggaran Pemkab Tuban sepanjang 2025 belum optimal. Dari total pendapatan daerah sebesar Rp 3,2 triliun, realisasi belanja hanya mencapai Rp 3,1 triliun, ditambah pembiayaan Rp 297 miliar.
Kondisi ini menyisakan sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) hingga Rp 485 miliar.
Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2024, silpa tercatat sebesar Rp 297 miliar. Artinya, terjadi kenaikan Rp 188 miliar dalam kurun satu tahun.
Sekretaris Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Anggaran 2025, Siswanto mengatakan, hasil pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menunjukkan sejumlah kegiatan di organisasi perangkat daerah (OPD) tidak terserap.
Baca Juga: Realisasi APBD Tuban Belum Optimal, Potensi Silpa 2025 Diprediksi Melejit Lampaui Rp 300 Miliar
Beberapa di antaranya berasal dari sektor infrastruktur yang ditangani Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUPR PRKP). “Ada beberapa paket yang batal dilelang, sehingga anggaran tidak terserap,” ujarnya.
Dia menjelaskan, gagalnya proses lelang dipengaruhi beberapa faktor, antara lain, waktu pelaksanaan yang dinilai terlalu mepet sehingga rekanan memilih mundur. Selain itu, terdapat anggaran belanja pegawai yang tidak terserap, seperti gaji aparatur sipil negara (ASN) yang memasuki masa pensiun serta tunjangan prestasi yang tidak terealisasi.
Serapan anggaran juga tidak optimal di Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan (DLHP). Beberapa rencana pengadaan kendaraan operasional dan sewa kendaraan batal dilaksanakan, sehingga menambah besaran silpa.
“Atas kondisi tersebut, kami memberikan catatan terhadap kegiatan yang tidak terealisasi,” kata politikus PKB itu.
Menurut dia, besarnya silpa menunjukkan masih adanya pelayanan dasar masyarakat yang belum terpenuhi. Program yang semestinya dapat direalisasikan pada tahun lalu, tertunda dan belum bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Dia menilai, tingginya sisa anggaran mencerminkan perencanaan yang belum matang. “Meski dari pemkab disebut sebagai efisiensi, bagi kami ini menunjukkan perencanaan yang tidak optimal,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo SP) Tuban, Arif Handoyo, belum memberikan tanggapan saat dikonfirmasi terkait silpa 2025. (fud/ds)
Editor : Yudha Satria Aditama