RADARTUBAN - Tahun anggaran 2026 menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah dalam mengatasi kemiskinan di setiap wilayah.
Jika pola penanganan kemiskinan masih sama—mengandalkan bantuan sosial, maka angka kemiskinan berpotensi mengalami peningkatan.
Perkiraan meningkatnya angka kemiskinan itu menyusul kebijakan pemangkasan anggaran transfer ke daerah (TKD).
Pasalnya, akibat kebijakan dari pemerintah pusat tersebut, sejumlah bantuan untuk warga miskin turut terpangkas. Salah satunya, program bantuan langsung tunai dana desa (BLT DD).
Sebagaimana diketahui, BLT DD merupakan program bantuan sosial untuk keluarga tidak mampu dengan kategori miskin ekstrem, lansia tunggal, penyandang disabilitas, anggota keluarga rentan sakit menahun, dan kehilangan mata pencaharian.
Baca Juga: Seskab dan Mensos Bahas Penyaluran BLT bagi Pengungsi Bencana di Sumatera, Ini Besarannya
Para penerima manfaat adalah keluarga yang belum ter-cover program bantuan sosial lain. Nominalnya, Rp 300 ribu per bulan.
Berdasar data yang dihimpun Jawa Pos Radar Tuban, pada tahun anggaran 2026 ini jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) BLT DD mengalami penyusutan signifikan. Itu menyusul kebijakan pemangkasan TKD, termasuk DD di dalamnya—yang mencapai rata-rata 60-70 persen. Akibatnya, penerima BLT DD menyusut sekitar 50-60 persen.
Di Desa Sugihan, Kecamatan Merakurak, misalnya. Pasca pemangkasan DD secara ugal-ugalan, kini jumlah KPM penerima BLT DD tinggal tersisa 15 keluarga. ‘’Dari sebelumnya sekitar 30 keluarga,’’ kata Kepala Desa Sugihan, Warsito.
Disampaikan Zito—sapaan akrab Warsito, berkurangnya jumlah penerima BLT DD merupakan konsekuensi dari kebijakan pengalihan DD untuk program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih sebesar 58 persen.
‘’Dari DD tahun lalu Rp 831 juta, tahun ini tinggal 325 juta,’’ ungkapnya.
Praktis, penyaluran BLT DD untuk keluarga tidak mampu juga harus menyesuaikan. ‘’Setelah musyawarah desa (musdes), keputusannya hanya diberikan kepada KPM dengan kategori keluarga miskin ekstrem,’’ tambahnya.
Bagaimana jika jumlah keluarga miskin ekstrem lebih dari 15 keluarga?
Zito membenarkan potensi tersebut. Karena itu, bantuan BLT DD tidak diberikan penuh untuk satu tahun. ‘’Kalau ada yang hampir sama (miskin ekstrem, red), maka bantuannya diberikan selama 6 bulan. Setelah itu diganti KPM lain yang termasuk kategori miskin ekstrem,’’ jelasnya.
Diakui Zito, akibat penyusutan jumlah penerima manfaat BTL DD yang signifikan tersebut, sejumlah kepala desa di Tuban dihadapkan kondisi dilematis. Salah satunya, protes dari warga.
‘’Yang namanya protes itu pasti ada. Dari yang sebelumnya dapat (BLT DD, red), sekarang tidak dapat. Tapi setelah kami jelaskan (bahwa pengurangan jumlah penerima BLT DD akibat kebijakan pusat, red), akhirnya bisa menerima,’’ ujarnya.
Baca Juga: Pos Indonesia Selesaikan 85 Persen Penyaluran BLTS, Target Tuntas Sebelum Pertengahan Desember 2025
Problem sama juga dihadapi Pemerintah Desa Sumberejo, Kecamatan Rengel. Akibat pemangkasan DD, kini jumlah penerima BLT DD di desa setempat tinggal tersisa 20 orang dari sebelumnya 41 orang.
‘’Mau tidak mau harus menyesuaikan DD. Karena DD tinggal 39,6 persen, maka jumlah penerima BLT DD secara otomatis juga berkurang,’’ kata Suhadi, kepala desa setempat.
Apakah penyusutan jumlah penerima manfaat BLT DD bakal memicu peningkatan jumlah angka kemiskinan di Tuban? Suhadi tidak bisa memastikan. Tapi yang jelas, terang dia, kini tidak semua warga miskin di desa menerima BLT DD.
‘’Mau tidak mau (jumlah penerima manfaat BLT DD, red) harus menyesuaikan nominal DD yang kami terima. Dan karena bantuannya berkurang, sehingga penerima manfaat hanya diambil dari keluarga miskin ekstrem,’’ tandasnya. (tok)
Editor : Yudha Satria Aditama