RADARTUBAN - Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos P3APMD) Tuban Sugeng Purnomo mengamini bahwa pemangkasan dan transfer ke daerah (TKD), termasuk dana desa (DD) menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah dalam menangani kemiskinan.
Sugeng menyampaikan, pemerintah daerah menyadari bahwa penyusutan jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan langsung tunai dana desa (BLT DD) tidak bisa di-cover menggunakan dana bantuan lain.
Karena itu, satu-satunya cara adalah merumuskan program penanganan kemiskinan secara efektif dan tepat sasaran.
Sebagai jawaban atas tantangan tersebut, kini Pemkab Tuban melakukan verifikasi faktual (verval) Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Baca Juga: Seskab dan Mensos Bahas Penyaluran BLT bagi Pengungsi Bencana di Sumatera, Ini Besarannya
Sugeng menegaskan, verval DTSEN merupakan upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk memastikan kondisi warga miskin di Tuban sekaligus sebagai modal untuk merumuskan kebijakan penanganan kemiskinan yang efektif dan tepat sasaran.
Setidaknya, program penanganan kemiskinan tidak hanya mengandalkan bantuan sosial (bansos).
‘’Jadi, verval DTSEN merupakan upaya untuk mengetahui kondisi riil warga miskin di lapangan,’’ jelasnya.
Sebagai contoh, terang mantan Camat Kerek itu, jika hasil survei DTSEN menemukan adanya ketidaksesuaian bantuan untuk warga miskin, atau ada bantuan sosial yang tidak tepat sasaran, maka pemerintah daerah akan melakukan koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Termasuk mengusulkan penghapusan data penerima manfaat yang tidak tepat sasaran.
‘’Bukan kami tidak percaya dengan data DTSEN BPS, tapi ini (verval DTSEN, red) merupakan upaya pemerintah daerah untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran. Juga sekaligus sebagai data untuk merumuskan kebijakan yang efektif dalam menangani kemiskinan di Tuban,’’ jelasnya.
Hanya saja, seperti apa program penanganan kemiskinan yang akan dirumuskan, Sugeng belum bisa menyampaikan secara detail.
Pasalnya, sejauh ini verval DTSEN yang melibatkan seluruh apartur sipil negara (ASN) di lingkup Pemkab Tuban masih berlangsung.
‘’Setidaknya, verval DTSEN ini merupakan langkah awal untuk menyiapkan program-program penanganan kemiskinan yang efektif dan sesuai kondisi riil di lapangan,’’ tandasnya. (tok)
Editor : Yudha Satria Aditama