RADARTUBAN - Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Jawa Timur, Dakelan menyatakan bahwa problem program KDMP sangat kompleks. Bukan hanya soal penganggaran, namun juga masalah aturan.
Bahkan, terang Dakelan, program ini sudah salah sejak dalam definisi. Menurutnya, jika pemerintah konsisten dengan prinsip koperasi yang digagas Bung Hatta, maka tidak ada “militerisasi” dalam pembangunan KDMP.
‘’Prinsip koperasi itu gotong royong, kekeluargaan. Modal utamanya adalah anggota, bukan tiba-tiba dibangunkan oleh pusat dengan pinjaman Bank Himbara, kemudian dikasih kendaraan, dan lain sebagainya. Kalau konsepnya seperti ini, maka namanya bukan koperasi,’’ jelasnya.
Menurut Dakelan, kompleksnya problem KDMP ini akibat tidak adanya keterlibatan pemerintah desa dan masyarakat lokal sebagai subjek. ‘’Selain hanya menempatkan pemerintah desa dan masyarakat lokal sebagai objek, juga banyak aturan yang diabaikan, termasuk undang-undang desa,’’ jelasnya.
Baca Juga: KDMP Rengel Tuban Bertahan di Tengah Regulasi Baru, Siap Jalan Dua Koperasi
Sudah salah sejak dalam definisi koperasi, konsep pembangunan KDMP dan pengadaan kendaraan operasional juga tidak sesuai dengan kondisi atau karakteristik lokal desa.
‘’Yang tahu kondisi potensi lokal adalah pemerintah desa itu sendiri, tapi desa tidak dilibatkan. Dan sekarang, semua KDMP mendapat kendaraan operasional, yang itu tidak semuanya sesuai kebutuhan lokal,’’ katanya dan hanya bisa geleng kepala setelah semua desa bakal menerima satu unit truk, pikap, dan tosa.
Lebih lanjut, Dakelan mengatakan, karena sejak awal tidak ada keterlibatan langsung dengan pemerintah desa, maka hampir dapat dipastikan tidak ada dukungan kuat dari desa.
‘’Pun dukungan dari masyarakat juga lemah. Dan ini sangat mengkhawatirkan,’’ paparnya.
Pada sisi penganggaran, Dakelan menilai bahwa program ini tidak memiliki skala prioritas. Itu tampak dari penyamarataan pembangunan prasarana dan pengadaan sarana.
"Padahal setiap desa memiliki karakteristik potensi masing-masing,’’ jelasnya.
Dakelan menegaskan, meski program ini hampir dapat dipastikan bakal tetap lanjut hingga semua desa/kelurahan se-Indonesia berdiri Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, namun bukan berarti program ini bebas kritik.
‘’Kritik harus tetap disampaikan sebagai sarana kontrol kebijakan,’’ tandasnya.(tok)
Editor : Yudha Satria Aditama