RADARTUBAN – Sejumlah persoalan yang menimpa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr R. Koesma Tuban menjadi sorotan DPRD Tuban.
Dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati 2025, dewan mendesak agar permasalahan-permasalahan tersebut segera diselesaikan.
Legislatif juga memberikan sejumlah catatan. Salah satunya belum adanya direktur definitif.
Catatan berikutnya, banyaknya keluhan pelayanan hingga sejumlah persoalan teknis lain yang dinilai berpotensi menurunkan akreditasi rumah sakit milik pemerintah daerah itu.
Sekretaris Fraksi PKB DPRD Tuban Asep Nur Hidayatullah mengatakan, kondisi tersebut membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah. Dia menilai situasi yang berlangsung saat ini sudah mendesak.
Baca Juga: Akreditasi RSUD Tuban Downgrafe, Turun Jadi Utama Setelah Satu Dekade Berstatus Paripurna
Menurut dia, kekosongan jabatan direktur yang terus diisi pelaksana tugas (plt) serta perpindahan tenaga dengan keahlian khusus dapat berdampak pada kualitas layanan. ‘’Ini berpotensi untuk menurunkan akreditasi RSUD. Ini sangat urgen,’’ ujarnya.
Selain itu, Asep mengungkapkan bahwa pada Maret lalu Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memberikan sanksi terkait implementasi rekam medis elektronik (RME) yang belum mencapai 100 persen.
Kondisi tersebut berdampak pada penurunan status akreditasi dari paripurna menjadi utama.
Persoalan pelayanan juga menjadi sorotan. Rumah sakit yang berlokasi di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo itu disebut masih kerap menerima keluhan dari pasien.
Selain dirinya, kata Asep, sejumlah anggota dewan lainnya juga mengaku menerima laporan serupa terkait ketidaknyamanan selama menjalani perawatan.
Wakil ketua Komisi IV DPRD Tuban itu juga menilai berbagai persoalan yang menumpuk dan seharusnya menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk segera melakukan pembenahan menyeluruh. ‘’Ini menunggu apalagi agar pemerintah bertindak,’’ katanya.
Asep mengaku telah beberapa kali menyampaikan persoalan tersebut. Namun, hingga kini belum ada langkah signifikan.
‘’Saya curigai rumah sakit ini dibiarkan seperti ini karena adanya bisnis kesehatan,’’ pungkasnya.
Baca Juga: Akhirnya, Klinik Jantung RSUD dr. R. Koesma Tuban On Lagi Setelah Hampir Sebulan Tidak Beroperasi
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo SP) Tuban Arif Handoyo menegaskan, pemerintah daerah tidak melakukan pembiaran. Dia memastikan evaluasi dan perbaikan terus dilakukan.
‘’Pemkab terus mengadakan penataan, perbaikan ke arah yang lebih baik lagi,’’ ujarnya.(fud/ds)
Editor : Yudha Satria Aditama