RADARTUBAN – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi memaksa Sekretariat DPRD Tuban mengencangkan ikat pinggang.
Anggaran operasional, khususnya untuk kendaraan dinas, kini dihitung ulang agar tidak jebol di tengah tren harga yang terus menanjak.
Penyesuaian ini menyusul lonjakan harga BBM beroktan tinggi. Pertamax Turbo (RON 98) kini dibanderol Rp 19.400 per liter dari sebelumnya Rp13.100. Dexlite melonjak menjadi Rp 23.600 dari Rp 14.200. Sementara Pertamina Dex naik ke angka Rp 23.900 per liter dari sebelumnya Rp 14.500.
Ketua DPRD Tuban, Sugiantoro mengatakan, langkah efisiensi menjadi pilihan utama. Sejumlah pos anggaran yang masih memungkinkan dipangkas mulai disisir, terutama belanja operasional kendaraan dinas.
Baca Juga: Ramai-ramai Soal Kenaikan Mendadak Harga BBM Non Subsidi, Anggota DPR Mutfi Tuai Kritik Tajam
“Kami melakukan efisiensi di pos-pos yang masih bisa ditekan, khususnya operasional kendaraan,” ujarnya.
Upaya ini dilakukan untuk menahan agar kebutuhan anggaran BBM tidak membengkak seiring kenaikan harga.
Di sisi lain, Sekretaris DPRD Tuban, Sri Hidajati menyebut dampak kenaikan belum terasa signifikan. Sebagian besar kendaraan dinas masih menggunakan Pertamax yang sejauh ini belum mengalami penyesuaian harga. “Jadi belum ada dampak pada besaran anggaran yang disiapkan,” katanya.
Meski demikian, beberapa kendaraan operasional memang menggunakan BBM yang terdampak kenaikan, seperti mobil Hiace milik komisi yang berbahan bakar Dexlite, serta kendaraan lain yang menggunakan Pertamina Dex.
Namun, hingga kini kebutuhan anggaran masih dinilai mencukupi tanpa tambahan.
Langkah penghematan pun diperketat. Penggunaan kendaraan besar mulai dibatasi dan dialihkan ke kendaraan yang lebih irit bahan bakar. “Untuk operasional harian atau pendampingan kegiatan dewan, kami arahkan menggunakan kendaraan kecil,” imbuhnya.
Kebijakan ini beririsan dengan penerapan work from home (WFH) bagi ASN di lingkungan Pemkab Tuban. Intensitas penggunaan kendaraan dinas pun otomatis berkurang, memberi ruang bagi efisiensi anggaran.
Meski begitu, ketidakpastian masih membayangi. Jika tren kenaikan BBM berlanjut, belum ada kepastian apakah anggaran akan tetap aman atau perlu penambahan dalam perubahan anggaran.
“Untuk perubahan, kita lihat nanti. Saat ini kami masih menunggu arahan dari pemkab,” pungkas Sri. (fud/ds)
Editor : Yudha Satria Aditama