RADARTUBAN – Pasar Rakyat Kenduruan tampaknya bakal mangkrak lebih lama. Itu menyusul tidak adanya rencana proyek untuk melanjutkan pembangunan pasar tradisional di Kecamatan Kenduruan tersebut.
Padahal, pasar yang sudah lama mangkrak itu sempat mendapat atensi dan dibahas oleh Komisi III DPRD Tuban. Bahkan, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (Diskopumdag) Tuban pun sempat diundang dalam rapat kerja bersama untuk membahas kelanjutan pasar tradisional di ujung barat daya Kabupaten Tuban tersebut.
Namun, hingga penyusunan anggaran dan pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2026 berakhir dan disahkan, ternyata tidak ada pos anggaran yang dialokasikan untuk melanjutkan pembangunan Pasar Rakyat Kenduruan.
Baca Juga: Pasar Rakyat Sepi, DPRD Tuban Minta Optimalisasi Jadi PR Diskopumdag 2026
Ketua Komisi III DPRD Tuban Tulus Setyo Utomo membenarkan ihwal tidak adanya rencana pembangunan pasar yang telah menghabiskan anggaran Rp 5,3 miliar dari APBN dan APBD tersebut.
‘’Ya, sejak awal memang tidak ada pembahasan anggaran (terkait kelanjutan Pasar Rakyat Kenduruan, red),’’ katanya kepada Jawa Pos Radar Tuban.
Karena itu, Komisi III DPRD Tuban berencana kembali mengundang dinas terkait untuk membahas ulang nasib bangunan pasar tradisional tersebut.
Dia berharap, pada pertemuan nanti ada jawaban yang memuaskan terkait kelangsungan pasar tersebut. Minimal ada kepastian dari dinas terkait.
‘’Jangan sampai aset mangkrak dibiar begitu saja,’’ tegasnya.
Terpisah, Kepala Diskopumdag Tuban Gunadi ketika dikonfirmasi terkait nasib Pasar Rakyat Kenduruan, pihaknya belum memberikan penjelasan.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Pasar Rakyat Kenduruan yang dibangun pada 2019 itu memakan anggaran cukup besar. Total kurang lebih mencapai Rp 5,3 miliar.
Rinciannya, Rp 3,6 miliar bersumber dari APBN dan Rp 1,7 miliar dari APBD untuk pembangunan pintu masuk dan gapura. (fud/tok)
Editor : Yudha Satria Aditama