Puluhan keluarga penerima manfaat (KPM) yang sebelumnya menerima bantuan langsung tunai (BLT) DD, tahun ini hilang dari daftar penerima. Bahkan, ada yang hanya tersisa satu KK.
Di wilayah Kecamatan Jenu, misalnya, dari total 17 desa, BLT DD di dua desa tinggal satu orang. Yakni, Desa Purworejo dan Wadung.
Kepala Desa Purworejo, Muksamiadi membenarkan ihwal penerima manfaat BLT DD di desanya yang tinggal tersisa satu keluarga tersebut.
‘’Ya, tahun ini (penerima manfaat BLT DD, red) tinggal satu keluarga, dari sebelumnya (tahun lalu, red) 26 KK,’’ katanya kepada Jawa Pos Radar Tuban, kemarin (5/5).
Baca Juga: Sudah Empat Bulan, 141 Desa di Tuban Belum Mendapatkan Dana Desa
Muksamiadi mengungkapkan, penurunan jumlah penerima BLT DD secara signifikan, bahkan hampir tak tersisa itu karena kebijakan pengalihan DD sebesar kurang lebih 58 persen untuk pembangunan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.
Tak tanggung-tanggung, dari total DD hampir Rp 1 miliar, kini tinggal tersisa Rp 285 juta. ‘’Paling rendah se-Kecamatan Jenu,’’ jelasnya.
Alokasi DD yang tersisa kurang lebih 40 persen dari total DD tahun sebelumnya, itu dibagi untuk membiayai kegiatan infrastruktur fisik, pemberdayaan masyarakat, kegiatan sosial seperti penanganan stunting, dan pengentasan kemiskinan melalui program BLT DD.
Dari sekian peruntukan tersebut, terang Muksamiadi, berdasar hasil musyawarah desa (musdes), yang masih berhak menerima BLT DD sebesar Rp 300 ribu per bulan itu hanya satu keluarga.
‘’Satu orang yang masih menerima BLT DD ini orangnya sudah tua dan sesuai desil yang disyaratkan sebagai KPM BLT DD. Juga gak ada lagi yang mencarikan nafkah. Jadi, orangnya benar-benar tidak mampu, miskin, dan tidak menerima bantuan lain,’’ jelasnya.
Lantas, bagaimana nasib 25 KPM yang sebelumnya sebagai penerima BLT DD, apakah sudah mampu atau masih miskin?
‘’Untuk yang lain (yang tidak lagi menerima BLT DD, red), ada yang keluarga masih muda, ada yang masih menanggung biaya hidupnya, ada yang cari nafkah dalam keluarga, dan ada yang penerima baru bantuan lainnya, Mas,’’ tandasnya.
Terpisah, Kaur Keuangan Desa Wadung, Tanti juga membenarkan terkait data penerima BLT DD di desanya yang tinggal satu orang dari sebelumnya 33 KPM.
Dia mengungkapkan, penurunan jumlah penerima BLT DD itu karena keterbatasan anggaran menyusul kebijakan pemangkasan DD dari pemerintah pusat. ‘’(DD, red) dipotong untuk KDMP, sehingga ada keterbatasan anggaran,’’ katanya.
Disinggung nasib penerima manfaat lain yang tahun ini dicoret, Tanti menjelaskan bahwa sebagian masih miskin. Namun, karena keterbatasan alokasi DD yang diterima, sehingga harus disudahkan.
Baca Juga: Terdampak Pemangkasan Ekstrem, Banyak Kepala Desa di Tuban Enggan Urus Pencairan Dana Desa
‘’Ada yang masih miskin. Nanti akan kami usulkan menerima bantuan dari sumber lain,’’ jelasnya.
Sebagaimana diketahui, BLT DD merupakan program bantuan sosial untuk keluarga tidak mampu dengan kategori miskin ekstrem, lansia tunggal, penyandang disabilitas, anggota keluarga rentan sakit menahun, dan kehilangan mata pencaharian.
Para penerima manfaat adalah keluarga yang belum ter-cover program bantuan sosial lain. Nominalnya, Rp 300 ribu per bulan.
Berdasar data yang dihimpun Jawa Pos Radar Tuban, pada tahun anggaran 2026 ini jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) BLT DD mengalami penyusutan signifikan.
Itu menyusul kebijakan pemangkasan TKD, termasuk DD di dalamnya—yang mencapai rata-rata 60-70 persen.
Akibatnya, penerima BLT DD menyusut sekitar 50-60 persen.
Di Desa Sugihan, Kecamatan Merakurak, misalnya. Pasca pemangkasan DD secara ugal-ugalan, kini jumlah KPM penerima BLT DD tinggal tersisa 15 keluarga, dari sebelumnya sekitar 30 keluarga.
Tidak jauh beda, di Desa Sumberejo, Kecamatan Rengel, jumlah penerima BLT DD di desa setempat tinggal tersisa 20 orang dari sebelumnya 41 orang. Kondisi yang sama juga terjadi di semua desa se-Kabupaten Tuban. Puluhan warga miskin yang sebelumnya menjadi penerima BLT DD, kini telah “dimampukan” oleh kebijakan pemangkasan DD. (tok)
Editor : Yudha Satria Aditama