RADARTUBAN – Saat kabupaten tetangga mulai berlari kencang mencetak lulusan sarjana, mayoritas pemuda di Kabupaten Tuban justru masih tertahan di level pendidikan menengah pertama. Ijazah SMP masih menjadi gelar tertinggi yang paling banyak dikantongi.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur, dari total 225.264 jiwa kategori pemuda, sebanyak 111.499 jiwa atau 43,68 persen hanya menamatkan pendidikan hingga bangku SMP. Angka ini jauh melampaui jumlah lulusan SMA yang berada di angka 36,39 persen atau sebanyak 92.890 jiwa.
Kesenjangan semakin terasa saat melihat angka lulusan perguruan tinggi. Hanya ada sekitar 27.185 jiwa atau 10,65 persen pemuda Tuban yang berhasil mencicipi bangku perguruan tinggi.
Sisanya, sebanyak 8,21 persen atau 20.957 jiwa merupakan lulusan SD, dan masih terdapat 1.047 jiwa yang sama sekali tidak pernah mengenyam pendidikan formal.
Baca Juga: MoU Kepemudaan Indonesia Singapura Perkuat Diplomasi Pemuda di Era AI
Jika dibandingkan dengan kabupaten tetangga, Tuban harus mengakui keunggulan Lamongan dan Bojonegoro. Di Lamongan, lulusan SMA sebesar 45,88 persen jauh lebih mendominasi ketimbang SMP yang sebesar 37,16 persen. Dengan angka sarjana sebesar 14,31 persen.
Begitu pula di Bojonegoro, di mana lulusan SMA mencapai 48,68 persen dan lulusan SMP sebanyak 35,42 persen dengan jumlah lulusan sarjana sebanyak 12,06 persen.
Statistisi Ahli Muda BPS Tuban Triana Pujilestari mengungkapkan, banyaknya perguruan tinggi di kabupaten tetangga disinyalir menjadi pendorong tingginya minat belajar para lulusan sekolah menengah atas.
‘’Di Lamongan misalnya, terdapat banyak perguruan tinggi, sehingga, anak-anak daerah bisa langsung melanjutkan pendidikan setelah lulus SMA. Di Tuban memang sudah ada, tapi mungkin tidak sebanyak di daerah lain,” katanya kepada Jawa Pos Radar Tuban, Kamis (16/4).
Menanggapi realita pahit ini, pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Tuban Irma Putri Kartika membenarkan, bahwa mayoritas di Tuban memang merupakan lulusan SMP.
‘’Memang itu (mayoritas lulusan SMP, Red) benar. Tapi saat ini kami dalam tahap menggodok program prioritas untuk menangani hal ini. Namun, kami belum bisa menginformasikan lebih detail karena saat ini sedang tahap penyusunan,” paparnya.
Irma melanjutkan, hal pertama yang harus dikaji adalah data penduduk yang berusia sekolah tapi belum bersekolah atau tidak sekolah. Serta penduduk diluar usia sekolah yang tidak sekolah.
‘’Sebab kedua hal tersebut memerlukan penanganan yang berbeda. Yang masih usia sekolah tentu akan kami dorong untuk kembali ke bangku sekolah, sedangkan yang sudah tidak lagi berada di usia sekolah akan kami arahkan ke kejar paket,” imbuhnya.
Pejabat definitif Sekretaris BKPSDM ini mengakui bahwa tantangannya bukan karena fasilitas, melainkan pola pikir sebagian masyarakat terkait budaya cepat kerja setelah lulus SMP hingga soal kesadaran akan pendidikan.
‘’Kesadaran akan pentingnya pendidikan masih perlu ditingkatkan, sebab banyak yang memilih bekerja meski hanya mengantongi ijazah SMP. Kedua hal itu yang paling mendominasi,” tandasnya. (saf/tok)
Editor : Yudha Satria Aditama