RADARTUBAN – Nasib ribuan meter lahan persil di Dusun Bribin, Desa Tuwiriwetan, Kecamatan Merakurak yang diuruk menggunakan semen, sepertinya tidak ada yang bertanggung jawab.
Bahkan, pihak Perhutani pun mengaku tidak tahu menahu soal kondisi lahan yang rusak pasca acara seremonial panen raya jagung yang dikunjungi Presiden Prabowo tersebut.
Humas Perhutani KPH Tuban Sri Yuliati mengatakan, meski area persil yang dijadikan lokasi acara panen raya pada 16 Mei lalu berada di wilayah Perhutani KPH Tuban. Namun, wilayah tersebut bukan lagi di bawah kewenangannya.
Yuliati menjelaskan, lokasi yang dijadikan tempat penyambutan Presiden itu berada petak 57E, Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Merakurak, Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Merakurak, Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Tuban sudah menjadi Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK), dan itu menjadi kewenangan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
‘’Kami pun tidak tahu untuk semua prosesnya seperti apa, saat agenda kunjungan presiden kami juga sebagai tamu undangan,’’ ujarnya kepada Jawa Pos Radar Tuban kemarin (21/5).
Meski sempat diajak membahas perihal jalur masuk dan keluar kendaraan, tetapi untuk pemasangan tenda dan lain sebagainya, Yuliati mengaku tidak menahu. Menurutnya, yang paling bertanggung jawab adalah pihak kepolisian.
‘’Monggo kalau soal itu (pengembalian lahan persil, red) bisa konfirmasi ke kepolisian,’’ imbuhnya.
Atau, lanjut dia, bisa langsung konfirmasi ke Kementerian Kehutanan sekaligus memastikan pemanfaatan lahan tersebut ke depannya.
‘’Karena semuanya ada di kementerian,’’ pungkasnya.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, salah satu pesanggem di Desa Tuwiri Wetan, Kecamatan Merakurak mengeluhkan karena lahan yang dijadikan lokasi panen raya diuruk menggunakan semen sehingga tidak bisa ditanami lagi.
Padahal, lahan tersebut merupakan lahan produktif yang setiap ditanami jagung. (fud/tok)
Editor : Yudha Satria Aditama