RADARTUBAN – Masyarakat tampaknya mulai lelah menanggapi program makan bergizi gratis (MBG) yang terus bermasalah. Dan saking lelahnya, sebagian masyarakat sudah tidak peduli dengan bermacam problem yang menyertai MBG.
Pemberitaan soal sebelas satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di Tuban yang di-suspend Badan Gizi Nasional (BGN) lantaran masalah instalasi pengolahan air limbah (IPAL), misalnya, respon warga tidak semasif dulu. Sebaliknya, sebagian warga sudah enggan menanggapi.
‘’Dikritik bagaimanapun sudah tidak ngefek. Biarin aja. Toh setelah di-suspend juga bakal operasi lagi,’’ ujar Andik, salah seorang warga usai membaca berita 11 SPPG yang dihentikan operasinya.
Bahkan, terang dia, sekalipun SPPG menyebabkan ratusan siswa keracunan, tidak ada yang ditutup permanen. ‘’Masyarakat sudah paham, program ini memang dipaksakan. Karena itu, apa pun persoalannya, MBG akan tetap jalan. Tutup sementara itu hanya pantes-pantesan administrasi saja. Dah biarin, mau tidak memenuhi standar IPAL ataupun tidak memenuhi standar gizi, MBG tetap jalan,’’ tandasnya, dan sudah malas untuk berkomentar.
Terpisah, pengamat kebijakan pemerintah dan publik, Riza Shalihuddin Habibi menilai bahwa dihentikannya operasi sebelas SPPG ini menunjukkan bahwa syarat administrasi itu nomor dua.
‘’Nomor satu yang penting berdiri. Soal sesuai IPAL atau sesuai standar gizi itu urusan belakang. Diurus sambil jalan,’’ katanya.
Menurut Gus Riza—sapaan akrabnya, program MBG sebenarnya memiliki manfaat untuk anak-anak. Namun, praktik di lapangan benar-benar kacau dan tidak sesuai tujuan awal.
‘’Entah dari mana ide membikin dapur SPPG ini muncul. Kalau memang tujuan awalnya memberikan makan bergizi untuk anak-anak, kenapa tidak diserahkan sekolah melalui dana BOS, yang kemudian dikelola oleh kantin sekolah, seperti di negara lain,’’ katanya.
Lebih lanjut, Gus Riza mengatakan, pemborosan dan “pesta” anggaran MBG ini sudah tampak nyata di depan mata. Namun, kritik masyarakat hingga kalangan akademisi tidak dipedulikan sama sekali. Sebaliknya, pengkritik malah dianggap memusuhi kebijakan pemerintah. Padahal, sudah jelas-jelas banyak anggaran MBG yang digunakan untuk hal-hal nirsubstansi.
‘’Kami melihatnya program ini hanya mengejar target populis. Tujuan subtansialnya sudah hilang,’’ ujarnya.
Sebagai seorang pendidik, Gus Riza merasakan bahwa program makan lebih penting ketimbang meningkatkan kesejahteraan guru. ‘’Tapi ya sudah lah,’’ katanya yang seakan telah kehabisan kata-kata untuk menyampaikan kritik kepada pemerintah. Namun, bukan karena tidak ada lagi kritik yang disampaikan, melainkan rasa lelah lantaran tidak pernah didengar.
Di tengah kelelahan menyampaikan kritik, pengasuh Ponpes Ash Shomadiyah Tuban ini masih berharap ada perbaikan yang dilakukan pemerintah pada program MBG. Minimal, keterbukaan dan transparansi. Sebab, yang digunakan adalah anggaran negara.
‘’Ketika yang dipakai adalah uang negara, maka rakyat juga berhak tahu. Bukan malah ditutup-tutupi,’’ tandasnya.
Plt Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Tuban Roikan mengatakan, ditutupnya operasional sebelas SPPG itu karena aspek IPAL yang belum memenuhi standar, atau perlu ada perbaikan sesegera mungkin agar memenuhi standar. ‘’IPAL menjadi syarat utama agar SPPG bisa beroperasi kembali,’’ katanya.
Namun, saat disinggung sistem pengawasan dari Dinkes P2KB Tuban yang baru mengetahui adanya SPPG yang tidak memenuhi standar IPAL setelah beroperasi, pejabat definitif Direktur RSUD Ali Manshur Jatirogo enggan menjawab.
Sementara itu, sejak dikonfirmasi wartawan koran ini beberapa hari lalu hingga berita ini ditulis tadi malam, Koordinator SPPG Wilayah Tuban Auliya Rizqi tak sepatah kata pun memberikan komentar. Status dan perannya sebagai koordinator SPPG seperti tidak ada. (an/tok)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni