RADARTUBAN - Pemkab Tuban di bawah kepemimpinan Bupati Aditya Halindra Faridzky kembali sukses mempertahankan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.
Penilaian atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 ini merupakan penghargaan kesebelas yang diterima Pemkab Tuban secara berturut-turut.
Mewakili Mas Lindra—sapaan akrab bupati, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang mengantarkan Pemkab Tuban meraih Opini WTP itu diterima oleh Wakil Bupati Joko Sarwono bersama Ketua DPRD Tuban Sugiantoro pada Jumat (29/5) lalu di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Sidoarjo.
Atas capaian prestasi yang membanggakan ini, Pak Joko—sapaan akrab wakil bupati—menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran birokrasi di lingkungan Pemkab Tuban atas sinergi dan komitmen yang terus terjaga dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang baik.
Baca Juga: Pemkab Tuban Raih Opini WTP 9 Kali Berturut-turut dan Persentase TLRHP Capai 96,14 Persen
‘’Apa yang kita dapat hari ini (Opini WTP, red) merupakan hasil kerja keras, serta kolaborasi dan komitmen bersama seluruh elemen di Pemkab Tuban,’’ tutur Pak Joko—sapaan akrab wakil bupati—usai menerima penghargaan tersebut.
Untuk itu, terang Pak Joko, pemerintah daerah menyampaikan terima kasih kepada seluruh kepala OPD, ASN, serta semua pihak yang terus menjaga budaya kerja profesional, transparan, dan akuntabel.
Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah itu menyampaikan, capaian opini WTP ke-11 ini tidak lepas dari kedisiplinan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) beserta ASN dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan.
Lebih lanjut, Pak Joko juga mengapresiasi dukungan dan fungsi pengawasan DPRD Tuban yang berjalan harmonis sehingga turut memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel.
Sebagaimana pesan Mas Lindra, terang Pak Joko, predikat Opini WTP bukan sekadar penghargaan administratif atau formalitas semata. Lebih dari itu, tegas dia, Opini WTP menjadi cerminan nyata tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah yang bersih serta bertanggung jawab.
‘’Ini bukan hanya soal penghargaan, tapi bentuk nyata komitmen bersama dalam membangun sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Capaian ini adalah buah dari kerja keras, kecermatan, dan dedikasi seluruh jajaran,’’ katanya.
Pak Joko menegaskan bahwa Pemkab Tuban juga berkomitmen penuh untuk segera menindaklanjuti dan menyelesaikan seluruh rekomendasi yang tertuang dalam LHP BPK secara tepat waktu sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan.
Selain itu, lanjut Wabup, target utama pemerintah daerah bukan sekadar mempertahankan opini WTP setiap tahun, melainkan memastikan setiap program dan anggaran daerah benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
‘’Tujuan utama kami adalah memastikan setiap rupiah dalam APBD dapat memberikan dampak konkret bagi pembangunan daerah, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tuban,” pungkasnya.
Baca Juga: Mas Lindra Jaga Konsistensi WTP Pemkab Tuban Selama Sepuluh Tahun Berturut-turut
Sebagaimana diketahui, Opini WTP merupakan opini tertinggi yang diberikan BPK RI atas kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah sesuai standar akuntansi pemerintahan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kecukupan pengungkapan, serta efektivitas sistem pengendalian intern. (tok)
Editor : Yudha Satria Aditama