RADARTUBAN - Perusahaan di Tuban tampaknya tidak ada yang expert di bidang jasa konsultansi. Itu tampak sepinya peminat PT/CV lokal yang menjadi peserta lelang jasa konsultansi. Dan itu terjadi hampir saban tahun.
Tender jasa konsultansi selalu dimenangkan perusahaan luar Tuban. Bagaimana dengan tahun ini?
Tender proyek Pemkab Tuban tahun anggaran 2026 dibuka dengan tiga paket proyek jasa konsultansi.
Yakni, jasa konsultansi penghitungan angka inflasi dengan nilai paket Rp 249,6 juta, kemudian jasa konsultansi pengawasan pembangunan RTH 3 Kecamatan Palang dan jasa konsultansi pembangunan RTH 4 Kecamatan Bangilan dengan masing-masing Rp 499,8 juta.
Baca Juga: Proyek Kolam Renang Popda Jatim 2028 Tersendat, Lokasi Pembangunan Belum Diputuskan
Namun, dari seluruh peserta yang lolos verifikasi pengajuan dokumen lelang di tiga paket proyek tersebut, tidak ada satu pun yang mewakili eksistensi perusahaan jasa konsultansi lokal Tuban.
Paket jasa konsultansi pembangunan RTH Kecamatan Palang, misalnya. Dari 23 peserta lelang, hanya 14 perusahaan yang melanjutkan tahapan lelang. Dan dari 14 perusahaan tersebut, hanya empat yang lolos verifikasi.
Berdasar penelusuran alamat perusahaan yang dilakukan Jawa Pos Radar Tuban, keempat perusahaan yang lolos tahap verifikasi tersebut tidak ada satu pun yang mewakili perusahaan lokal.
Tiga dari empat PT/CV yang masuk tahap prakualifikasi berasal dari Surabaya, yakni PT Solusi Utama Konsultan, PT Epithu Logica Sembada, dan CV Intishar Karya.
Sedangkan satu perusahaan dari Jombang, yakni CV Karya Gemilang. Keempatnya lolos pembuktian kualifikasi dengan skor kualifikasi dan pembuktian masing-masing 100 sehingga tidak ada catatan.
Pun demikian dengan paket jasa konsultansi pembangunan RTH Kecamatan Bangilan. Lima dari 19 peserta lelang yang lolos tahap evaluasi, semuanya dari luar Tuban.
Bahkan, empat dari lima peserta leleng merupakan perusahaan yang sama dengan peserta lelang jasa konsultansi RTH Kecamatan Palang. Tambahan satu peserta, yakni PT Pilarempat Consultan juga berasal dari Kota Pahlawan.
Setali tiga uang dengan dua paket di atas. Peserta lelang paket jasa konsultansi penghitungan inflasi juga tidak ada yang merepresentasikan perusahaan lokal.
Tiga dari sembilan peserta lelang yang lolos tahap evaluasi, semuanya dari luar Tuban. Yakni, CV Gamatim Konsultan dan PT Hutama Jaya Mulya dari Sidoarjo, serta PT Cemerlang Statistika Indonesia dari Surabaya.
Ketua Gabungan Perusahaan Kontraktor Nasional (Gapeknas) Tuban Mukaffi Makki mengatakan, tidak adanya perusahaan lokal yang bersaing di tiga paket proyek jasa konsultansi tersebut bukan berarti tidak ada perusahaan jasa konsultansi lokal yang expert di bidang tersebut.
Baca Juga: Lelang Proyek APBD 2026 Pemkab Tuban Baru Dibuka dengan Jasa Konsultansi
‘’Tuban tidak kekurangan perusahaan jasa konsultansi,’’ tegasnya.
Lantas, apa yang menyebabkan tidak adanya perusahaan lokal yang memenuhi kualifikasi?
Kaffi—sapaan akrab Mukaffi Makki—menilai, nihilnya perusahaan lokal yang menjadi peserta lelang paket jasa konsultansi bukan karena tidak memenuhi kualifikasi, melainkan sebab faktor lain yang membuat perusahaan jasa konsultansi lokal enggan bersaing dengan perusahaan luar Tuban.
Apa maksudnya enggan bersaing? Kaffi membeberkan, meski paket proyek ditenderkan secara online dan semua perusahaan bisa ikut lelang, namun bukan rahasia umum bahwa lelang proyek pemerintah “tidak bebas persaingan”. Termasuk lelang jasa konsultansi.
‘’Dari tahun ke tahun polanya selalu sama. Perusahaan lokal sulit bersaing dengan perusahaan luar Tuban. Tapi ini bukan karena tidak mampu bersaing, melainkan ada faktor lain yang ‘tidak bebas persaingan’ tadi,’’ ujar Kaffi secara satire yang menegaskan bahwa perusahaan lokal enggan bersaing karena hampir pasti tidak akan menang. Karena itu, daripada buang-buang tenaga, lebih baik tidak sekalian.
Hanya saja, terang Kaffi, pemangku kebijakan selalu punya alasan atas problem yang sudah jamak dimengerti publik tersebut.
‘’Tender online selalu menjadi alasan bahwa setiap perusahaan memiliki peluang dan kesempatan yang sama untuk ikut lelang, termasuk perusahaan luar Jawa sekalipun. Tapi soal tender yang ‘tidak bebas persaingan’ kan juga bukan rahasia lagi,’’ katanya.
Lebih lanjut, kontraktor yang juga Ketua Pemuda Pancasila Tuban itu menegaskan, jika narasinya sama-sama “tidak bebas persaingan”, maka semestinya yang lebih diutamakan adalah perusahaan lokal.
Terlebih, di tengah kondisi ekonomi yang tidak pasti seperti sekarang.
‘’Ini bicara soal local multiplier effect. Ketika semua proyek pemerintah daerah yang mengerjakan adalah kontraktor lokal, maka roda perekonomian daerah juga ikut berjalan. Terlebih, proyek infrastruktur. Sederhananya, dari Tuban oleh Tuban untuk kesejahteraan masyarakat Tuban,’’ tandasnya.
Sementara itu, sejak beberapa hari lalu hingga berita ini ditulis tadi malam, Plt Kabag Pengadaan Barang/Jasa Setda Tuban Catur Tri Utomo tak sepatah kata pun menjawab konfirmasi yang diajukan wartawan koran ini ihwal keterlibatan kontraktor lokal di proyek Pemkab Tuban. (tok)
Editor : Yudha Satria Aditama