RADARTUBAN – Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Tunan kian melebar. Dari sebelumnya 0,016 menjadi 0,229 poin.
Rapor buruk ini dipicu anjloknya capaian di sektor pendidikan perempuan dan masih maraknya pernikahan dini.
Ketua Tim Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Tuban Arif Suroso menjelaskan, IKG disusun dari tiga dimensi utama dan empat indikator di dalamnya.
Yakni, kesehatan reproduksi dengan indikator perempuan melahirkan anak di faskes (MTF) dan perempuan melahirkan pertama sebelum usia 20 tahun (MHPK20).
Baca Juga: Profil Afthoniya Nurin Dhifa: Presiden Mahasiswa Unirow yang Tantang Bias Gender Lewat Kepemimpinan
Kemudian, dimensi pemberdayaan dengan indikator persentase penduduk usia 25 tahun tamatan SMA dan persentase anggota legislatif. Dan yang terakhir, dimensi pasar tenaga kerja dengan indikator tingkat partisipasi angkatan kerja
Pada 2024, angka IKG Tuban berada di posisi 0,213. Menyempit signifikan dibandingkan 2023 sebesar 0,359. Dan semakin melebar pada 2025 menjadi 0,229 poin.
Meski gap bertambah jika dibanding tahun sebelumnya, sisi positif terlihat pada dimensi pemberdayaan dalam indikator persentase anggota legislatif. Keterwakilan perempuan di kursi parlemen menunjukkan tren progresif. Saat ini, tercatat ada kenaikan menjadi 11 orang, dibandingkan periode 2019 hanya diisi 7 legislator perempuan.
Selain itu, pada dimensi kesehatan reproduksi turut mencatatkan tren membaik. Pada indikator angka ibu melahirkan di fasilitas kesehatan (MTF) di 2025 sebanyak 0,007. ‘’Artinya, hampir seluruh ibu di Tuban telah melahirkan di faskes. Hanya tersisa 7 dari 100.000 ibu yang masih melahirkan di luar faskes," papar Arif.
Sayangnya, torehan manis di legislatif dan kesehatan reproduksi itu berbanding terbalik dengan indikator pendidikan tamatan SMA dan ketenagakerjaan. Partisipasi perempuan dalam pasar tenaga kerja cenderung menurun. Pada 2024 tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan mencapai 59,41 persen, namun merosot menjadi 58,73 persen pada 2025.
‘’Meski menurun dalam setahun terakhir, tapi jika ditarik garis sejak 2019 lalu, partisipasi perempuan sebenarnya naik 6,15 persen,’’ imbuhnya.
Faktor lain yang paling memicu melebarnya gap gender ini, terang Arif, adalah indikator pendidikan perempuan usia 25 tahun yang yang menamatkan pendidikan SMA turun hingga 3,14 persen. Yakni, dari 23,43 persen pada 2024 menjadi 20,29 persen pada 2025.
Kondisi ini diperparah oleh angka perempuan yang melahirkan anak pertama dibawah usia 20 tahun (MHPK20) berada di angka 0,239. Hal ini menjadi indikator kuat bahwa rantai pernikahan dini di Tuban belum sepenuhnya terputus.
‘’Kedua hal itu saling berhubungan. Meningkatnya perempuan yang melahirkan anak pertama sebelum usia 20 tahun menandakan praktik pernikahan dini di masyarakat kita masih tinggi, yang akhirnya membuat mereka terpaksa putus sekolah," tegasnya.
Kendati IKG Tuban masih tampak lebih baik dibanding rata-rata Provinsi Jawa Timur yang berada di angka 0,329, namun pihaknya menegaskan bahwa program terkait kesetaraan gender tetap tidak boleh dikendorkan.
‘’Angka ini sangat fluktuatif, bisa naik atau turun. Jika program di lapangan tidak terlaksana sesuai rencana, gap gender bisa semakin melebar, dan pemerintah harus merangkak dari awal lagi untuk mempersempitnya," pungkas Arif. (saf/tok)
Editor : Yudha Satria Aditama