RADARTUBAN - Setelah menunggu hampir enam bulan lamanya, kini para pekerja konstruksi yang mengandalkan proyek pemerintah akhirnya bisa menyambung napas.
Itu menyusul paket proyek anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2026 yang mulai ditenderkan.
Pantauan Jawa Pos Radar Tuban, dalam waktu yang hampir bersamaan, laman sistem pengadaan secara elektronik (SPSE) Pemkab Tuban digerojok pengumuman puluhan paket proyek infrastruktur dan jasa konsultansi.
Totalnya mencapai sekitar 35 paket. Dari nilai pagu ratusan juta hingga miliar.
Baca Juga: Tingginya Pernikahan Dini di Tuban, 24 dari 100 Perempuan Punya Anak di Usia Remaja
Di antara paket dengan nilai cukup fantastis, yakni rekonstruksi jalan ruas Kepet-Semanding senilai Rp 6,8 miliar, rekonstruksi ruas jalan lingkar selatan (JLS) paket III Rp 7,9 miliar, dan rekonstruksi jalan ruas Jenu-Merakurak Rp 8,1 miliar.
Khusus proyek rekonstruksi JLS merupakan proyek yang telah lama ditunggu. Akibat tak kunjung diperbaiki, jalur ring road di selatan kota Tuban itu mengalami kerusakan cukup parah.
Bahkan, dalam beberapa bulan terakhir terpaksa ditutup karena tidak memungkinkan dilintasi kendaraan besar.
Merujuk tahapan lelang—dari pengumuman pascakualifikasi hingga penandatanganan kontrak, start pengerjaan paling cepat dimulai pertengahan Juli mendatang. Sebab, proses lelang membutuhkan waktu kurang lebih satu bulan.
‘’Itu pun (waktu satu bulan, red) paling cepat dan apabila tidak ada yang menyanggah,’’ kata AK, salah satu kontraktor yang akhirnya bisa bernapas lega menyusul paket proyek APBD yang mulai dilelang.
Disinggung soal waktu pengerjaan yang berpotensi molor, AK menilai bahwa pekerjaan konstruksi seperti membangun jalan dan jembatan dalam waktu lima bulan masih cukup.
Hanya saja, terang dia, baik pemerintah daerah maupun kontraktor akan berkejaran dengan waktu pengerjaan proyek perubahan APBD.
‘’Idealnya, proyek P-APBD dikerjakan setelah proyek APBD murni selesai atau minimal hampir selesai. Tapi karena lelang proyek APBD murni molor sehingga pengerjaannya berpotensi beriringan dengan proyek P-APBD,’’ tandasnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman (DPUPRPRKP) Tuban Agung Supriyadi mengatakan, baru ditenderkannya puluhan paket proyek APBD murni ini karena dampak lonjakan harga energi global akibat perang Iran vs Amerika Serikat (AS)-Israel, sehingga menyebabkan perubahan harga perkiraan sendiri (HPS) secara frontal dari yang dicanangkan sebelumnya.
Di antara material bangunan yang mengalami perubahan harga di atas HPS, yakni besi beton, baja, aspal, dan beberapa material yang menggunakan bahan baku impor.
‘’Semua paket proyek telah disesuaikan dengan HPS terbaru,’’ katanya kepada Jawa Pos Radar Tuban.
Namun, saat ditanya apakah ada proyek yang berpotensi ditunda menyusul penyesuaian HPS, mantan Kabag Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah (Setda) Tuban itu tidak menjawab. (tok)
Editor : Yudha Satria Aditama