RADARTUBAN – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Tuban, kemarin (18/6). Mereka membawa empat tuntutan yang dinilai mendesak di tengah berbagai persoalan nasional.
Aksi dimulai sekitar pukul 14.00. Mulanya, massa berkumpul di Bundaran Patung Letda Sucipto sebelum melakukan long march menuju kantor DPRD Tuban. Di bawah terik matahari, para mahasiswa secara bergantian menyampaikan orasi yang dipimpin koordinator aksi, Rofiq.
Empat isu utama menjadi sorotan dalam demonstrasi tersebut. Pertama, mahasiswa meminta evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta menuntut alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dijalankan sesuai amanat undang-undang.
Kedua, mendesak pemerintah dan DPR segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.
Baca Juga: Polisi Kerahkan 5.955 Personel Gabungan untuk Kawal Aksi Demonstrasi di Jakarta
Selain itu, mereka meminta transparansi sistem pembiayaan dan peta mitigasi risiko kegagalan usaha dalam program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) agar tidak membebani anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).
Mahasiswa juga mendesak revisi perluasan kewenangan kepolisian dalam RUU Polri serta meminta pemerintah segera menyiapkan langkah konkret mengendalikan inflasi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Suasana sempat memanas ketika massa membakar spanduk sebagai simbol kekecewaan terhadap kondisi yang mereka nilai semakin membebani masyarakat. Kepulan asap hitam di depan gedung legislatif menjadi penanda sikap tegas mahasiswa terhadap berbagai kebijakan pemerintah.
"Kami mempertanyakan apakah program-program ini menjadi kebutuhan rakyat atau kepentingan pemerintah. Saya rasa presiden saat ini tidak mengetahui tentang kebutuhan dan keinginan rakyat dan presiden telah berkhianat terhadap konstitusi," ujar koordinator aksi Rofiq kepada wartawan.
Menurut dia, tuntutan yang disuarakan harus mendapat perhatian serius demi menjaga kesejahteraan masyarakat. Karena itu, pemerintah dan DPR RI diminta segera mengambil langkah nyata atas berbagai persoalan yang disampaikan mahasiswa.
Setelah beberapa saat berorasi, perwakilan massa diterima pimpinan DPRD Tuban. Wakil Ketua DPRD Tuban Miyadi menyatakan apresiasi atas penyampaian aspirasi yang dilakukan mahasiswa. Dia menilai aksi tersebut merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang sehat.
"Kami dari pimpinan DPRD Tuban memberikan apresiasi kepada mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi. Ini merupakan bentuk demokrasi yang sehat," katanya.
Miyadi menjelaskan, seluruh tuntutan yang disampaikan mahasiswa berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat. Namun, DPRD Tuban berkomitmen meneruskan aspirasi tersebut kepada lembaga yang berwenang.
"Tuntutan mahasiswa ini merupakan kebijakan nasional, tetapi kami tetap akan berupaya meneruskan aspirasi mereka kepada pemerintah atau lembaga yang berwenang di tingkat pusat. Kami akan mengawal aspirasi dan tuntutan dari mahasiswa untuk kami sampaikan kepada lembaga yang berwenang," ujarnya.
Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dan berakhir setelah mahasiswa menyerahkan tuntutan kepada pimpinan DPRD Tuban.(saf/ds)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni