RADARTUBAN- Gedung DPRD Tuban kembali menjadi ruang penyampaian aspirasi publik terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Jika sepekan sebelumnya mahasiswa menyuarakan penolakan terhadap program tersebut, kemarin (26/6), massa aksi justru datang untuk menyatakan dukungan agar program prioritas pemerintah itu tetap dilanjutkan.
Mereka yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Tuban Bersatu berkumpul di lapangan depan Hotel Mustika Tuban sejak pukul 08.00 WIB. Massa yang terdiri atas petani, peternak, pelaku UMKM, serta sejumlah elemen masyarakat itu kemudian melakukan long march menuju Kantor DPRD Tuban sekitar pukul 09.00 WIB.
Aksi tersebut membawa pesan yang berbeda dari demonstrasi mahasiswa pekan lalu. Jika sebelumnya mahasiswa menilai MBG berpotensi membebani anggaran negara dan membuka peluang penyimpangan, kali ini masyarakat menilai program tersebut mulai memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi lokal.
Baca Juga: Karyawan SPPG Tuban Pamer Dapat Rp 300 Ribu Pasca Demo Bela MBG, Berakhir Klarifikasi
Kurniawan, koordinator aksi, mengatakan, program MBG telah menciptakan efek berantai bagi berbagai sektor usaha di daerah. Menurut dia, permintaan bahan pangan dari petani dan peternak meningkat. Sementara pelaku usaha kecil juga memperoleh peluang usaha baru.
"Program ini sangat bermanfaat dari berbagai aspek, mulai dari petani, peternak, hingga UMKM lokal. Harga bahan pokok sekarang stabil, bahkan adanya MBG ini juga dapat merekrut banyak tenaga kerja di Tuban," ujarnya.
Meski mendukung keberlanjutan program, massa meminta pemerintah tidak mengabaikan proses pengawasan. Mereka menilai evaluasi harus dilakukan secara berkala agar pelaksanaan MBG benar-benar tepat sasaran dan bebas dari praktik penyimpangan.
"Karena ini merupakan program baru, sudah sepatutnya terus dievaluasi dan segera ditindak apabila ada hal yang tidak sesuai," kata Kurniawan.
Ketua DPRD Tuban, Sugiantoro mengatakan, lembaganya menerima seluruh aspirasi yang berkembang di masyarakat, baik yang mendukung maupun yang menolak program MBG. Seluruh masukan tersebut, kata dia, akan diteruskan kepada pemerintah pusat sebagai bahan pertimbangan.
"Kami sangat mengapresiasi aksi masyarakat hari ini yang dilakukan secara baik dan tertib. Untuk tuntutan massa aksi, kami akan sampaikan ke pemerintah pusat," ujarnya.
Sementara itu, saat dimintai tanggapan mengenai isu dugaan adanya anggota DPRD Tuban yang memiliki atau menguasai pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai bagian dari pelaksanaan Program MBG, Sugiantoro belum memberikan kepastian.
"Kami belum melakukan pengecekan secara pasti terkait hal tersebut. Silakan rekan media bisa menanyakan secara langsung ke seluruh anggota dewan ada yang memiliki dapur atau tidak," katanya.
Dua aksi dengan sikap yang saling bertolak belakang dalam rentang waktu sepekan itu menunjukkan bahwa program MBG masih memunculkan perbedaan pandangan di tengah masyarakat.
Di satu sisi, program tersebut dinilai memberi manfaat ekonomi bagi pelaku usaha lokal. Sementara di sisi lain tetap muncul tuntutan agar pelaksanaannya diawasi secara ketat untuk mencegah penyimpangan.(saf/ds)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni