RADARTUBAN – Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat tidak hanya membebani sektor industri yang bergantung pada bahan baku impor.
Di Kabupaten Tuban, dampaknya mulai dirasakan pelaku usaha jasa konstruksi, termasuk penyedia alat berat yang kini harus menanggung lonjakan biaya operasional.
Setelah industri beton dan jasa konstruksi menaikkan tarif hingga sekitar 20 persen, usaha penyewaan alat berat juga melakukan penyesuaian harga.
Langkah tersebut diambil untuk menutup kenaikan biaya operasional yang terus membengkak, terutama akibat naiknya harga bahan bakar minyak non-subsidi.
Namun, keputusan menaikkan tarif bukan tanpa risiko. Di tengah lesunya proyek dan ketatnya persaingan, pelaku usaha dihadapkan pada pilihan yang sama-sama berat, yakni menaikkan harga dengan risiko kehilangan pelanggan atau mempertahankan tarif sembari mengorbankan keuntungan.
Pengusaha penyewaan alat berat di Tuban, Mochamad Agus Setiyo, mengatakan, kenaikan biaya operasional dipicu oleh melemahnya nilai tukar rupiah yang diikuti kenaikan harga bahan bakar, khususnya pertamina dex dan biosolar non-subsidi.
Menurut Agus, seluruh armada ekskavator yang disewakan menggunakan skema layanan menyeluruh, sehingga biaya bahan bakar menjadi komponen utama dalam perhitungan tarif.
"Tarif sewa terpaksa kami sesuaikan karena sistem rental kami all-in, mencakup unit, operator, hingga BBM. Jadi, kenaikan harga BBM non-subsidi jelas sangat memukul kami," ujarnya.
Dia memerkirakan harga bahan bakar yang digunakan untuk operasional alat berat meningkat sekitar 25 persen dibandingkan sebelumnya. Kenaikan tersebut membuat beban usaha semakin berat dan sulit dihindari.
Dampaknya mulai terasa pada jumlah pelanggan. Sektor pertanian yang selama ini menjadi salah satu pengguna jasa alat berat justru mengurangi penyewaan. Sebagian petani memilih kembali mengolah lahan secara manual untuk menekan biaya produksi, meski membutuhkan waktu lebih lama.
Penurunan permintaan itu ikut memengaruhi tingkat pemanfaatan alat berat. Jika sebelumnya dua hingga tiga unit ekskavator dapat beroperasi setiap hari, kini sebagian besar armada lebih sering terparkir karena minim pekerjaan.
Kondisi tersebut juga berdampak pada tenaga kerja. Berkurangnya proyek membuat operator alat berat dan mekanik harus menunggu lebih lama untuk kembali bekerja.
Menurut Agus, perlambatan proyek pemerintah akibat kebijakan efisiensi anggaran turut mempersempit peluang usaha bagi penyedia jasa alat berat. Padahal, proyek-proyek infrastruktur selama ini menjadi salah satu sumber utama permintaan.
Baca Juga: Tiga Kendaraan Antiranjau Buatan ASEAN, Thailand Selangkah Lebih Maju Dibanding Indonesia
"Sebelumnya juga ada dua hingga tiga alat berat yang keluar setiap hari, namun kini aktivitas tersebut harus berhenti, terlebih karena proyek-proyek pemerintah juga sedang terkena dampak efisiensi anggaran," katanya.
Pelaku usaha berharap kondisi pasar segera membaik, sehingga aktivitas pembangunan kembali meningkat. Tanpa adanya pergerakan proyek, penyesuaian tarif saja dinilai belum cukup untuk menjaga keberlangsungan usaha di tengah terus meningkatnya biaya operasional.(saf/ds)
Editor : Yudha Satria Aditama