RADARTUBAN – Pemerintah tampaknya harus mengevaluasi ulang program sekolah rakyat (SR) jenjang SD.
Pasalnya, usia SD adalah masa bermain dan berkumpul bersama keluarga. Itulah sebabnya, tidak banyak orang tua yang tega melepas buah hatinya di asrama. Termasuk rata-rata orang tua siswa di Kabupaten Tuban.
Selain alasan tersebut, lembaga pendidikan jenjang SD juga masih mudah dijangkau. Ada di setiap desa hingga pelosok, dan gratis. Bahkan, demi mendapat murid dan memenuhi keterisian pagu, sebagian sekolah memberikan seragam secara gratis kepada calon siswa.
Praktisi pendidikan Tuban, Kumaidi mengatakan, ketidakidealan program SR jenjang SD menunjukkan bahwa kebijakan sekolah asrama bagi anak-anak dari keluarga miskin ini tidak melalui kajian mendalam. Sebaliknya, hanya berdasar preferensi.
Baca Juga: Banyak Orang Tua Ragu, Peminat Sekolah Rakyat Tuban Jenjang SD Menyusut Jadi 16 Siswa
Asal mencanangkan dan asal membangun—tanpa berpikir jangka panjang. ‘’Harusnya, jika program ini didesain melalui kajian mendalam, maka jenjang SD tidak dimasukan dalam program ini,’’ katanya kepada Jawa Pos Radar Tuban.
Ketidaktegaan orang tua melepas anaknya di usia masih sangat belia adalah hal yang wajar. Bahkan, memang semestinya usia anak-anak berada di lingkungan keluarga dan bersosial dengan masyarakat sekitar.
‘’Makanya, sulit bagi kami memahami konsep pendidikan SR ini. Konsep pendidikan seperti apa yang menjauhkan anak-anak dari lingkungan keluarga dan lingkungan sekitar di usia yang masih sangat belia,’’ ujarnya.
Sementara itu, terang Kumaidi, konsep yang hanya didasarkan pada preferensi atau kecenderungan—tanpa memikirkan skala prioritas—ini sudah berjalan dan memakan anggaran ratusan miliar.
‘’Lalu, siapa nanti yang bertanggung jawab ketika ruang-ruang kelas jenjang SD di SR itu mangkrak karena tidak dapat murid,’’ tegas dosen di Universitas PGRI Ronggolawe (Unirow) Tuban itu.
Lebih lanjut, Doktor Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) itu berharap agar pemerintah berhenti membuat kebijakan yang hanya berdasar preferensi. Terlebih dalam dunia pendidikan.
‘’Hari ini kita melihat banyak kebijakan bukan berdasar kebutuhan dan skala prioritas yang harus diutamakan, melainkan berdasar selera pemimpin. Dan itu sangat bahaya,’’ tandasnya.
Sebagaimana diketahui, pembangunan gedung SR Tuban permanen di Jalan Letda Sucipto disiapkan tiga rombel di setiap angkatan. Yakni, 18 ruang untuk jenjang SD kelas 1-6, dan masing-masing 9 ruang untuk jenjang SMP dari kelas 7-9 dan SMA untuk kelas 10-12.
Berbeda dengan jenjang SMP dan SMA yang berhasil melampaui kuota, jenjang SD hanya mendapat 16 siswa. Itu pun masih bisa berpotensi menyusut lagi. Sebab, belum semua orang tua memberikan persetujuan melepas anaknya ke asrama. (tok)
Editor : Yudha Satria Aditama