Investasi Rp 200 Miliar Belum Maksimal, DPRD Tuban Minta Kinerja 4 BUMD Dievaluasi

M. Mahfudz Muntaha • Dipublikasikan Kamis, 23 Juli 2026 | 16:32 WIB
Disuntik dana Rp 200 Miliar, sejumlah BUMD di Tuban justru rugi.
Disuntik dana Rp 200 Miliar, sejumlah BUMD di Tuban justru rugi.

RADARTUBAN - Penyertaan modal Pemkab Tuban kepada badan usaha milik daerah (BUMD) yang mencapai sekitar Rp 200 miliar menjadi sorotan DPRD. Investasi jangka panjang tersebut dinilai belum memberikan kontribusi optimal terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Penyertaan modal itu diberikan untuk menopang operasional empat perusahaan daerah, yakni Perumda Ronggolawe Sukses Mandiri (RSM), Perumda Aneka Tambang, Perumda Minyak dan Gas Bumi (PD Migas), serta Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Namun, sejumlah BUMD tercatat mengalami kerugian dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut mendorong DPRD meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi secara berkala terhadap penyertaan modal yang telah diberikan.

Baca Juga: Jangkau 5.245 Desa BRILiaN, BRI Perkuat Ekonomi Lokal Lewat Digitalisasi, BUMDes, dan UMKM Berkelanjutan

Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Tuban, M. Zaki Sulton mengatakan, evaluasi diperlukan untuk memastikan pengelolaan perusahaan daerah berjalan profesional dan memberikan manfaat ekonomi bagi daerah. 

”Penyertaan modal kepada BUMD perlu terus dievaluasi berdasarkan prinsip profesionalisme dan manfaat ekonomi sehingga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap PAD,” ujar Sulton kepada Jawa Pos Radar Tuban.

Menurut dia, evaluasi harus dibarengi dengan upaya meningkatkan kinerja masing-masing BUMD. Perusahaan daerah, kata dia, dibentuk sebagai instrumen bisnis pemerintah yang diharapkan dapat menjadi sumber pendapatan daerah.

”Sehingga mampu menjadi salah satu sumber PAD yang sehat dan berkelanjutan,” katanya.

Sulton mengatakan, realisasi PAD Kabupaten Tuban pada 2025 memang telah melampaui target. Namun, pemerintah daerah dinilai tidak boleh berhenti mengoptimalkan berbagai sumber pendapatan.

Peningkatan penerimaan daerah, lanjut dia, harus diarahkan untuk memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi PAD.

Selain membenahi kinerja BUMD, DPRD juga meminta pemkab menginventarisasi dan mengoptimalkan pengelolaan aset daerah. Aset milik pemerintah, kata Sulton, harus dikelola secara produktif agar dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap penerimaan daerah.

Sementara itu, Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky mengatakan, evaluasi terhadap penyertaan modal BUMD akan terus dilakukan. 

Evaluasi tersebut merupakan bagian dari upaya memperbaiki tata kelola perusahaan daerah agar dapat berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi daerah. ”Penyertaan modal kepada BUMD akan terus dilakukan evaluasi,” tegasnya. (fud/ds)

Editor : Yudha Satria Aditama
Sumber : Radar Tuban
DPRD Tuban bumd RSM