RADARTUBAN - Ketidakjelasan kelanjutan proyek Kilang Minyak PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia (PRPP) kembali menjadi sorotan DPRD Tuban.
Setelah bertahun-tahun berstatus proyek strategis nasional (PSN), pembangunan kilang tersebut belum menunjukkan perkembangan berarti, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai komitmen pemerintah dalam merealisasikannya.
Persoalan itu mengemuka dalam rapat kerja Komisi III DPRD Tuban bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) saat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Senin (27/7).
Baca Juga: Ramadan Berbagi, Tim Early Work GRR Tuban Salurkan 950 Paket Sembako untuk Warga Sekitar Proyek
Dalam rapat tersebut, anggota dewan meminta penjelasan mengenai perkembangan terbaru proyek yang selama ini digadang-gadang menjadi pengungkit ekonomi Tuban.
Anggota Komisi III DPRD Tuban M. Ilmi Zada mengatakan, pertanyaan mengenai proyek kilang bukan kali pertama disampaikan. Sebelumnya, Fraksi Demokrat Amanat Pembangunan juga mengangkat isu serupa dalam pandangan umum terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025.
"Dan tadi (kemarin, Red) saya tanyakan lagi, tapi dari OPD yang hadir mengaku tidak tahu," ujar Ilmi kepada Jawa Pos Radar Tuban.
Menurut Ilmi, jawaban tersebut dapat dimaklumi karena proyek kilang merupakan kewenangan pemerintah pusat.
Namun, dia menilai pemerintah daerah tidak seharusnya hanya menunggu informasi, melainkan aktif membangun komunikasi dengan pemerintah pusat agar kepastian proyek dapat segera diperoleh.
"Pemerintah daerah harus ikut mendorong, karena mega proyek kilang minyak ini sangat dinantikan masyarakat," katanya.
Politikus Partai Demokrat itu menilai keberadaan kilang minyak akan membawa dampak ekonomi yang besar bagi daerah. Selain mendorong pertumbuhan investasi, proyek tersebut diharapkan mampu membuka lapangan pekerjaan dalam jumlah besar sehingga menyerap tenaga kerja lokal. "Dampak positifnya pasti bisa dirasakan oleh warga Tuban," ujarnya.
Ilmi berharap pemerintah daerah dapat memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai arah kelanjutan proyek tersebut. Menurut dia, warga yang terdampak pembebasan lahan selama ini menaruh harapan besar terhadap realisasi kilang, terutama untuk memperoleh kesempatan bekerja.
"Apalagi masyarakat yang dulu terdampak pembebasan lahan tentu berharap mereka bisa mendapatkan lapangan pekerjaan di sini," katanya.
Sebelumnya, Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky menjelaskan dalam jawaban atas pandangan umum fraksi pada rapat paripurna laporan pertanggungjawaban APBD 2025 bahwa proses pengadaan lahan proyek PRPP telah rampung 100 persen. Selain itu, finalisasi detail engineering design (DED) disebut telah mencapai 49 persen.
Menurut bupati, sejumlah infrastruktur pendukung juga telah dipersiapkan. Di antaranya penyediaan pasokan listrik, pembangunan jalan tol Demak–Tuban, rencana reaktivasi jalur kereta Babat–Tuban, serta fasilitasi insentif perpajakan.
Namun, hingga kini belum ada kepastian mengenai kapan pembangunan fisik proyek kilang akan dimulai. (fud/ds)
Editor : Yudha Satria AditamaSumber : Radar Tuban