RADARTUBAN – Merespons kasus yang dialami Mohammad Nasirudin, 30, pasien kanker usus asal Dusun Krajan, Desa Lajukidul, Kecamatan Singgahan yang kesulitan memenuhi biaya operasional ambulans, Fraksi Nasdem DPRD Tuban berjanji mengusulkan dan mengawal pengadaan ambulans gratis untuk pasien tidak mampu.
‘’Kasus ini (yang dialami pasien Nasirudin, red) patut menjadi perhatian kita bersama—bahwa masalah pelayanan kesehatan di Tuban masih butuh pembenahan-pembenahan,’’ kata Sekretaris Fraksi Partai Nasdem Luqmanul Hakim kepada Jawa Pos Radar Tuban.
Luqi—sapaan akrabnya—mengakui bahwa pemerintah telah berupaya meningkatkan pelayanan kesehatan di Tuban, khususnya bagi masyarakat miskin. Salah satunya, menghadirkan rumah singgah di sekitar RSUD dr. Soetomo Surabaya.
Baca Juga: Kasus Yurizal Viral, Pandji Soroti Sistem BPJS Usai Pasien Dihina Oknum Nakes di Threads
Dengan begitu, pasien yang dirujuk atau kontrol di rumah sakit tersebut tidak perlu ngekos atau mencari penginapan selama menunggu jadwal berobat.
‘’Menyediakan rumah singgah di Surabaya adalah langkah awal yang baik, tetapi membiarkan warga miskin terlunta-lunta karena tidak mampu membayar biaya transportasi menuju surabaya juga tidak boleh dibiarkan,’’ ujar politikus muda asal Kecamatan Kerek itu.
Karena itu, tegas Luqi, apa yang sudah dilakukan pemerintah daerah tidak boleh berhenti tengah jalan.
Dan sebagai upaya untuk terus mendorong peningkatan pelayanan kesehatan, Fraksi Nasdem berkomitmen untuk mengusulkan dan mengawal proses penganggaran ambulans gratis untuk pasien miskin yang menjalani rujukan atau kontrol di rumah sakit luar daerah.
‘’Jika tidak memungkinkan diusulkan di perubahan APBD, maka setidaknya akan kami kawal di penyusunan APBD 2027,’’ jelasnya.
Lebih lanjut, mantan jurnalis itu menyampaikan, dari hasil analisanya, kebutuhan anggaran pengadaan dan biaya operasional ambulans gratis yang diperuntukkan khusus bagi pasien miskin yang menjalani rujukan dan kontrol di rumah sakit luar daerah tidaklah terlalu besar.
Apalagi, jika hanya mengkaver kebutuhan operasional saja.
‘’Intinya adalah fasilitas ambulans gratis—tanpa sepeser pun dipungut biaya. Soal apakah nanti menggunakan ambulans yang ada atau pengadaan baru, hasil penghitungan kami tetap saja tidak mencapai miliaran. Hanya ratusan juta saja,’’ bebernya.
Luqi menegaskan, persoalan pelayanan publik, termasuk kesehatan, semestinya sudah selesai di tingkat OPD. ‘’Inilah pentingnya pejabat yang memiliki inovasi dan kepekaan terhadap kondisi yang dialami masyarakat,’’ ujarnya.
Dia sekaligus menegaskan bahwa persoalan penyakit tidak hanya menguras fisik, tetapi juga meruntuhkan perekonomian keluarga. Utamanya bagi keluarga miskin.
"Karena itu, sangat ironis ketika fasilitas kesehatan dan rumah singgah sudah tersedia, tapi warga justru gagal berobat hanya karena tidak punya ongkos untuk berangkat,’’ tandasnya. (tok)
Editor : Yudha Satria AditamaSumber : Radar Tuban