RADARTUBAN – Setelah bertahan semalaman dan mendirikan posko kemanusiaan di depan kantor Pemkab Tuban di Jalan RA Kartini, kemarin (11/8) sekitar pukul 04.00 dini hari, massa aksi dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Tuban yang menggelar aksi unjuk rasa terkait persoalan pelayanan kesehatan untuk warga miskin akhirnya membubarkan diri.
Keputusan tersebut diambil usai berdialog dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Budi Wiyana.
Dalam diskusi yang berlangsung kurang lebih dua jam (pukul 01.00-03.00) tersebut, Sekda yang didamping Wakapolresta Tuban Kompol Supiyan, menjamin bahwa kasus yang dialami almarhum Kasmain, 69, pasien tumor mata asal Kelurahan Sukolilo, Kecamatan Tuban dan Mohammad Nasirudin, 30, pasien kanker usus asal Desa Lajukidul, Kecamatan Singgahan tak lagi terulang.
Kasus yang dimaksud adalah bingungnya pasien hingga pontang-panting hingga utang sana-sini demi memenuhi ongkos operasional kendaraan setelah dirujuk ke RSUD dr. Soetomo Surabaya.
Lantaran tidak ada ambulans gratis yang disediakan pemerintah daerah, dipastikan tidak akan terulang.
Ketua Cabang PMII Tuban Roviq Wahyudin mengatakan, meski belum ada kepastian bakal segera dialokasikan anggaran untuk pengadaan ambulans gratis bagi pasien yang dirujuk ke rumah sakit luar daerah, khususnya dari keluarga tidak mampu.
Namun, tegas dia, dalam dialog yang berlangsung dini hari kemarin, Sekda sudah menjamin bahwa kasus yang dialami almarhum Pak Kasmain dan Nasirudin tidak akan terulang, sekaligus menjadi atensi Pemkab Tuban.
‘’Kami akan mengawal komitmen yang disampaikan Sekda hingga teralisasi,’’ katanya kepada Jawa Pos Radar Tuban.
Roviq menyadari bahwa pengusulan anggaran membutuhkan proses administrasi. Namun, tegas dia, ketika berkaitan dengan kemanusiaan dan pelayanan dasar kesehatan, utamanya bagi warga miskin, sudah seharusnya dan sepatutnya mendapat prioritas.
Untuk itu, pihaknya mendesak agar diusulkan dan dianggarkan di perubahan APBD.
‘’Toh saat ini juga baru pembahasan KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) P-APBD. Jadi, menurut kami, masih sangat memungkinkan dan bisa diusulkan di-PAPBD,’’ tegasnya.
Lebih lanjut, aktivis jebolan Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama (IAINU) Tuban memastikan bakal terus mengawal persoalan ini hingga tuntas.
Karena itu, pihaknya tidak segan bakal menggelar aksi lebih besar dan kembali mendirikan posko kemanusiaan di depan kantor Pemkab Tuban apabila tuntutannya tidak direalisasikan oleh pemerintah daerah.
‘’Tuntutan kami sangat sederhana. Dengan APBD Rp 3 triliun, pengadaan ambulans gratis bukan hal sulit. Mari kita jujur, ini hanya soal goodwill. Ayolah, ini demi kabaikan kita bersama. Toh yang dipakai juga uang rakyat,’’ tandasnya. (tok)
Editor : Yudha Satria AditamaSumber : Radar Tuban