RADARTUBAN - Kasus pasien miskin di Tuban yang kesulitan berobat setelah dirujuk ke rumah sakit luar daerah karena tidak ada fasilitas ambulans gratis, tampaknya belum cukup menggugah sisi emosional anggota DPRD secara kolektif.
Rendahnya kesadaran tanggung jawab moril dalam menjalankan peran dan fungsi legislatif itu terlihat saat rapat gabungan komisi untuk pembahasan kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (P-APBD) 2026.
Dari sekian komisi dan puluhan anggota dewan yang mengikuti rapat, hanya ada satu-dua saja yang “speakup” terkait problem pelayanan dasar kesehatan tersebut.
Baca Juga: Diduga Hindari Pajak, Vendor Internet di Tuban Disemprot DPRD karena Ngaku Tak Tahu Jumlah Tiang
Dua di antara anggota DPRD yang bersuara, yakni Lukmanul Hakim dari Fraksi Partai Nasdem dan Asep Nur Hidayatulloh dari Fraksi PKB. Keduanya merupakan politikus muda.
Dalam paparannya, Lukman meminta kepada pemerintah daerah untuk memberikan atensi serius terhadap kasus yang dialami Nasirudin.
Sebab, kasus yang dialami pasien kanker usul asal Kecamatan Singgahan ini menandaskan bahwa pelayanan dasar kesehatan di Tuban belum sepenuhnya beres.
‘’Pemkab sudah menyediakan rumah singgah untuk pasien yang dirujuk ke rumah sakit di Surabaya, dan kami rasa merupakan langkah yang baik.
Tapi pasien miskin yang dirujuk ke rumah sakit luar Tuban juga harus dipastikan bisa berangkat dengan tenang,’’ ujarnya.
Ditegaskan Luqi, rumah singgah yang disediakan pemkab akan berakhir percuma jika pasien miskin yang dirujuk ke rumah sakit di Surabaya luput dipikirkan.
‘’Kami berharap, masyarakat miskin yang dirujuk ke rumah sakit luar Tuban bisa berangkat berobat dengan tenang,’’ tandasnya.
Pernyataan senada disampaikan Asep. Politikus muda PKB ini meminta kepada Pemkab Tuban untuk memikirkan langkah jangka pendek terhadap kasus yang dialami pasien Nasirudin dan langkah jangka panjang agar kasus serupa tidak terulang.
‘’Tadi sudah disampaikan Pak Sekda (dalam rapat gabungan bersama komisi-komisi DPRD, red) bahwa penanganan jangka pendek (ongkos operasional ambulans, red) akan dikover oleh Baznas. Sedangkan untuk jangka panjang sudah diskemakan,’’ ujaranya. (tok)
Editor : Yudha Satria AditamaSumber : Radar Tuban