RADARTUBAN - Serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tuban 2026 masih rendah.
Memasuki Agustus, realisasi belanja daerah baru mencapai Rp 987,64 miliar atau 35,20 persen dari total anggaran Rp 2,8 triliun.
Data tersebut tercatat dalam Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) berdasarkan APBD murni yang diterima hingga 16 Agustus 2026. Rendahnya serapan terutama terlihat pada belanja fisik yang hingga Juli baru mencapai sekitar 14 persen.
Baca Juga: Perubahan APBD Tuban 2026 Naik Rp 183 Miliar, Silpa Jadi Penopang
Kondisi tersebut menjadi salah satu sorotan dalam rapat gabungan DPRD bersama Pemkab Tuban pada Rabu (12/8). Dewan menilai rendahnya realisasi belanja fisik perlu mendapat perhatian karena sejumlah pekerjaan pembangunan hingga kini belum dimulai.
Anggota Komisi I DPRD Tuban Siswanto mengatakan, dalam rapat gabungan dengan eksekutif, dilaporkan realisasi anggaran hingga triwulan kedua telah mencapai lebih dari 40 persen.
Namun, angka tersebut belum mencerminkan serapan belanja fisik yang masih berada di kisaran 14 persen. ‘’Angka 40 persen itu serapannya dari berbagai OPD. Serapannya beragam, setiap dinas berbeda,” ujar Siswanto.
Menurut dia, selain belanja fisik, terdapat pula program lain yang hingga rapat berlangsung belum menyerap anggaran sama sekali. Namun, program tersebut bukan berada di bawah mitra kerja Komisi I sehingga pihaknya hanya mencermati laporan tersebut.
“Kalau dari Komisi I, saya pasti langsung bereaksi dan mendorong segera ada serapan,” katanya.
Siswanto mengatakan, rendahnya serapan anggaran tidak terlepas dari sejumlah persoalan dalam pelaksanaan program. Salah satunya perubahan harga satuan barang dibandingkan dengan perencanaan pada awal tahun.
“Selain itu ada perubahan harga BBM dan lain sebagainya. Tetapi itu tidak masalah,” ujarnya.
Di sisi lain, terdapat perbedaan angka realisasi antara data pemerintah pusat yang tercantum dalam SIKD dan klaim Pemerintah Kabupaten Tuban.
Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky menyebut serapan anggaran hingga Agustus telah mencapai sekitar 51 persen.
Menurut dia, realisasi tersebut masih terus bergerak seiring pelaksanaan program dan kegiatan masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
“Serapan sudah 51 persen itu sudah baik karena ini masih bulan delapan,” kata Mas Lindra.
Baca Juga: Ambulans Gratis untuk Pasien Miskin Didorong Masuk P-APBD Tuban 2026
Dia menilai capaian tersebut menunjukkan kinerja OPD berjalan cukup baik. Pemerintah daerah, kata dia, akan terus mendorong peningkatan realisasi hingga akhir tahun anggaran.
Sementara itu, DPRD Tuban berencana terus memantau perkembangan serapan APBD, terutama belanja fisik.
Siswanto menilai percepatan penting dilakukan agar anggaran pembangunan tidak hanya terserap secara administratif, tetapi benar-benar menghasilkan pekerjaan yang dapat dimanfaatkan masyarakat.
Hal itu terutama menyangkut anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PUPR-PRKP) Tuban untuk belanja fisik yang nilainya hampir Rp 600 miliar.
“Anggaran sebesar itu tentunya bisa segera dilakukan dan dirasakan masyarakat,” ujar Siswanto. (fud/ds)
Editor : Yudha Satria AditamaSumber : Radar Tuban