RADARTUBAN – Hal yang wajar. Kekosongan sejumlah jabatan pimpinan tinggi pratama atau setingkat eselon II di lingkup Pemkab Tuban hingga setahun lebih berpotensi memicu spekulasi publik.
Selain pertanyaan “ada apa?”, ketiadaan pucuk pimpinan secara definitif dapat memperlambat proses konsolidasi organisasi dan promosi karir bagi pejabat eselon di bawahnya.
Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Tuban Wawan Purwadi mengatakan, kekosongan jabatan setingkat kepala dinas dalam waktu lama sangat disayangkan.
Baca Juga: Pentingnya Pejabat Inovatif dan Miliki Empati
Utamanya pada posisi jabatan strategis seperti Dinas Pendidikan; Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB), dan Direktur RSUD dr. Koesma.
Ketiganya merupakan organisasi perangkat daerah (OPD) yang berkaitan dengan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan.
‘’Jangankan setahun, tiga bulan saja sebenarnya sudah terbilang lama dan harus segera diisi (pejabat definitif, red). Apalagi yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan strategis, seperti dinas pendidikan dan kesehatan,’’ katanya kepada Jawa Pos Radar Tuban, kemarin (19/8).
Menurutnya, kekosongan jabatan pada OPD strategis, utamanya yang berkaitan dengan palayanan dasar pendidikan dan kesehatan tidak boleh dibiarkan terlalu lama.
‘’Tidak bermaksud menoleransi OPD lain yang (jabatan definitif kepala dinasnya, red) kosong. Namun, OPD yang berkaitan dengan pelayanan dasar harus menjadi perhatian khusus,’’ tegasnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, pengisian jabatan merupakan hak prerogatif bupati. Namun, ketika kekosongan itu berlangsung lama, bahkan lebih dari setahun, maka menjadi hal wajar dan lumrah apabila muncul spekulasi publik dan mempertanyakannya.
‘’Pertanyaan yang paling mendasar adalah, ‘ada apa?’,’’ ujarnya.
Sebab, tegas dia, sangat tidak mungkin jika alasannya degenerasi. ‘’Setahu kami, stok pejabat di Pemkab Tuban cukup banyak, termasuk pejabat-pejabat mudanya,’’ tandas aktivis kepemudaan itu.
Karena itu, Wawan meyakini, ada alasan tertentu yang melatari tak kunjung diisinya posisi jabatan setingkat kepala dinas tersebut.
‘’Ketika alasannya berkaitan dengan kebijakan, atau ada aturan yang harus dipenuhi, dan itu membutuhkan proses, maka sudah sepatutnya dijelaskan ke publik agar tidak memicu spekulasi,’’ tuturnya.
Mantan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) itu menambahkan, prinsip utama dalam mewujudkan good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik adalah transparan, akuntabel, melibatkan partisipasi publik, dan tunduk terhadap supremasi hukum.
Baca Juga: Enam Jabatan Kepala OPD Masih Kosong, DPRD Desak Pemkab Segera Lakukan Pengisian
‘’Publik berhak mendapat informasi yang transparan atas pengelolaan birokrasi,’’ tandasnya.
Sebagaimana diketahui, sedikitnya terdapat tujuh jabatan kepala dinas atau setingkat eselon II yang masih diisi pelaksana tugas (Plt).
Yakni, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala BPKPAD, Kepala Satpol PP dan Damkar, Kepala Dinas Kesehatan P2KB, Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Direktur RSUD dr. R. Koesma, serta Inspektur Inspektorat Tuban. Beberapa di antaranya bahkan telah dijabat lebih dari setahun lebih.(tok)
Editor : Yudha Satria AditamaSumber : Radar Tuban