RADARTUBAN - Dulu, tepatnya pada 2018, dengan semangat menggebu menyelesaikan problem banjir dan genangan tengah kota, Pemkab Tuban mengalokasikan anggaran miliaran untuk merevitalisasi sekaligus membuat titik-titik ecodrain atau sumur resapan di sejumlah jalan protokol.
Dalam catatan Jawa Pos Radar Tuban, salah satu titik proyek drainase yang dilengkapi sumur resapan adalah Jalan Basuki Rakhmat di sisi timur.
Total anggarannya sekitar Rp 2,4 miliar. Bahkan, ketika itu, proyek ini diatensi langsung oleh mantan Wakil Bupati Tuban Noor Nahar Hussein. Foto-fotonya saat masuk drainase—melihat titik-titik ecodrain pun masih ada.
Baca Juga: Bukan Berawal dari Sistem Barter, Ternyata Ini Alasan Penguasa Zaman Kuno Menciptakan Uang
Setelah sekian tahun berlalu, kini ingatan itu kembali muncul seiring proyek drainase yang masif dilakukan pemerintah daerah.
Satu pertanyaan yang patut menjadi refleksi: Setelah delapan tahun berlalu, apakah sumur-sumur resapan itu masih berfungsi?
‘’Setahu saya, Jalan Basuki Rakhmat di sisi timur masih menjadi langganan genangan setiap musim penghujan,’’ kata Tolibin, warga yang saban hari melintas di jalan tersebut.
Lebih lanjut, dia juga mengetahui pernah ada proyek sumur resapan di sejumlah titik Jalan Basuki Rakhmat. Utamanya di sisi timur yang saban tahun menjadi langganan genangan.
‘’Saya lupa titik-titiknya, tapi yang jelas ada, dan saya masih ingat, ketika itu Jalan Basuki Rakhmat ramai karena ada sidak dari wakil bupati (mantan Wakil Bupati Tuban Noor Nahar Hussein, red) yang mengecek langsung titi-titik sumur resapan itu,’’ ujarnya.
Namun, setelah sekian tahun berlalu, terang Tolibin, sumur-sumur resapan itu sepertinya sudah tidak lagi berfungsi.
"Bahkan mungkin tidak lama setelah itu (pengerjaan proyek, red) juga sudah tidak berfungsi normal. Buktinya, tahun-tahun itu juga masih sering terjadi genangan di Jalan Basuki Rakhmat,’’ katanya.
Sebagai masyarakat yang membayar pajak, hal yang patut disesalkan setelah proyek pembangunan adalah kesan tidak terawat. Seakan tugas pemerintah hanya membanguan, tapi tidak merawat.
"Tidak semua, tapi kebanyakan seperti itu, semangatnya hanya semangat membangun, bukan memelihara,’’ tuturnya. Bahkan, terang dia, bangunan yang masih bagus pun kadang dirobohkan, lalu dibangun ulang sesuai preferensi politik.
‘’Seakan-seakan setiap pemimpin harus meninggalkan legasi bangunan baru, bukan keberlanjutannya yang diutamakan. Makannya Indonesia selalu gini-gini saja,’’ tandasnya.
Semestinya, tambah Tolibin, bangunan yang sudah ada—yang dibangun oleh pemerintahan sebelumnya tetap dirawat dengan baik sehingga ada keberlanjutan.
Baca Juga: Pohon Tua Jadi Tumbal Revitalisasi Drainase, Tuban Kehilangan Fungsi Resapan
"Dalam bayangan saya, dan saya meyakini bahwa proyek sumur resapan itu tidak sekadar proyek atau menghabiskan anggaran saja, tapi memang tujuannya baik. Menjadi masalah karena tidak ada keberlanjutannya,’’ jelasnya.
Menurut bapak tiga anak itu, kasus-kasus ini semakin menegaskan bahwa hal yang paling sulit dilakukan pemerintah adalah menjaga dan merawat.
"Sudah begitu banyak bukti yang bisa kita lihat. Banyak bangunan mangkrak dan rusak karena tidak dirawat dengan baik. Dan bagi rakyat seperti kami, itu sungguh sangat menyakitkan. Sebab, yang dipakai untuk membangun adalah uang rakyat,’’ ujar dia.
Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman (PUPRPRKP) Tuban Aizah Tis Inawati membenarkan ihwal proyek sumur resapan yang dikerjakan pada medio 2018 tersebut.
Namun, dia juga mengakui bahwa titik-titik sumur resapan itu sudah tidak berfungsi normal. "Sudah penuh sedimen,’’ katanya.
Diungkapkan Aiz—sapaan akrabnya, salah satu penyebab sedimentasi adalah minimnya kesadaran masyarakat untuk turut serta menjaga.
Dari pengamatannya di lokasi, sumur-sumur resapan itu penuh dengan limbah rumah tangga.
‘’Yang seharusnya untuk meresapkan air hujan, tapi malah dipenuhi limbah rumah tangga,’’ tandasnya sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat. (tok/ds)
Editor : Yudha Satria AditamaSumber : Radar Tuban