RADARTUBAN-Keluhan kepala desa di Kabupaten Tuban terkait tingginya tarif layanan internet desa dari PLN Icon Plus berujung pada perubahan skema berlangganan. Tarif paket yang sebelumnya mencapai sekitar Rp 2,5 juta per bulan kini diturunkan menjadi Rp 2,3 juta.
Kesepakatan perubahan tarif tersebut dicapai dalam pertemuan antara perwakilan kepala desa dan PLN Icon Plus yang dimediasi DPRD Tuban, Rabu (23/9). Skema baru itu mulai diterapkan pada Oktober 2026.
Dalam skema baru, paket layanan Rp 2,3 juta terdiri atas dua jaringan, yakni jaringan privat pemerintah desa melalui Metronet dan jaringan internet umum Icon Plus.
Namun, pemerintah desa tidak diwajibkan mengambil kedua layanan tersebut. Kepala desa dapat memilih layanan sesuai kebutuhan. Adapun jaringan privat Metronet tetap diwajibkan dengan biaya berlangganan sekitar Rp 1,2 juta per bulan.
Baca Juga: Diduga Hindari Pajak, Vendor Internet di Tuban Disemprot DPRD karena Ngaku Tak Tahu Jumlah Tiang
Untuk menerapkan tarif baru tersebut, kepala desa diminta menandatangani surat berlangganan secara bertahap. Penandatanganan dilakukan di DPRD Tuban pada 23-25 September 2026.
Kemarin (24/9), sejumlah kepala desa terlihat bergiliran mendatangi gedung DPRD Tuban. Mereka menandatangani persetujuan skema layanan internet yang akan digunakan pemerintah desa.
Ketua Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Tuban Suhadi mengatakan, persoalan tarif internet menjadi keluhan desa selama bertahun-tahun. Kesepakatan mengenai penyesuaian tarif baru tercapai tahun ini.
‘’Kami itu minta pengurangan tarif itu terlalu memberatkan, apalagi saat ini efisiensi dan DD juga dipangkas, kalau masih tarif lama memberatkan desa,’’ ujarnya.
Menurut Suhadi, dalam pembahasan sempat muncul sejumlah perbedaan pendapat. Namun, akhirnya disepakati bahwa pemerintah desa dapat memilih layanan internet umum sesuai kebutuhan.
Sementara itu, jaringan privat Metronet tetap digunakan untuk sejumlah kebutuhan pemerintahan desa, seperti operasional Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), pengunggahan data kependudukan, dan pelaporan pemerintahan desa secara daring.
‘’Karena Metronet juga sudah diatur di perpres, jadi hanya jaringan umum kami mau pasang dari provider lain yang lebih murah,’’ ujarnya.
Manager Penjualan dan Pemasaran SBU Jawa Timur PT PLN Icon Plus Arif mengatakan, penyesuaian tarif dilakukan berdasarkan hasil evaluasi operasional. Menurut dia, perubahan biaya tersebut tidak akan mengurangi kualitas jaringan fiber optik maupun jaminan keamanan data Siskeudes.
‘’PLN Icon Plus juga menjamin kecepatan tim teknis di lapangan dalam menangani setiap aduan gangguan sinyal dari pemerintah desa,’’ ujarnya singkat. (fud/ds)
Editor : Hardiyati Budi AnggraeniSumber : Radar Tuban