RADARTUBAN - Menyempitnya ruang fiskal membuat sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Tuban mengurangi belanja rutin.
Pengadaan peralatan kantor hingga kebutuhan kegiatan dibatasi untuk menyesuaikan dengan kondisi anggaran.
UG, salah seorang aparatur sipil negara (ASN) eselon III di lingkungan Pemkab Tuban mengatakan, efisiensi anggaran membuat pengadaan barang tidak lagi dapat dilakukan sewaktu-waktu.
Kerusakan peralatan kantor pun tidak selalu dapat segera diganti.
Baca Juga: Mengenal Paradoks Jevons, Teori yang Menjelaskan Efisiensi Bisa Memicu Pemborosan Energi
Dia mencontohkan kondisi printer di ruang kerjanya. Sebelumnya, terdapat sekitar tiga printer yang dioperasikan untuk mendukung pekerjaan.
Kini, hanya satu printer yang masih berfungsi dan digunakan bersama sejumlah ASN.
‘’Sebenarnya sudah meminta ganti printer baru, tetapi masih belum mendapat persetujuan,’’ ujarnya kepada Jawa Pos Radar Tuban.
Akibatnya, para ASN harus menggunakan printer tersebut secara bergantian.
Ketika pekerjaan sedang menumpuk dan membutuhkan pencetakan dokumen dalam waktu bersamaan, mereka harus mengantre.
Alat tulis kantor lain yang juga dibatasi penggunaannya, ungkap RU, ASN lain adalah kertas.
Dia terang-terangan mengungkapkan pembatasan penggunaan ATK habis pakai tersebut di kantornya. ‘’Tidak seperti dulu. Kalau tidak benar-benar penting, kita tidak akan menggunakan,’’ katanya.
Bahkan, kertas bekas print satu sisi, amplop bekas, atau lembaran kosong tak layak pakai, tidak langsung dibuang, namun masih dimanfaatkan untuk coretan.
Kondisi serupa, kata dia, juga terjadi pada sejumlah kebutuhan lain di OPD.
Pemangkasan anggaran yang diproyeksikan berlangsung hingga 2027 membuat ruang bagi OPD untuk melaksanakan kegiatan semakin terbatas.
Baca Juga: Rupiah Menguat Tipis ke Rp 17.922 per Dolar AS di Tengah Efisiensi MBG
Dalam kegiatan seperti sosialisasi yang membutuhkan pemateri, misalnya, OPD kini lebih banyak mengandalkan sumber daya manusia dari internal pemerintah daerah.
‘’Kalau butuh pemateri agar lebih hemat, ya teman-teman ASN sendiri yang diminta menjadi pemateri,’’ imbuhnya.
Menurut dia, langkah tersebut ditempuh untuk menyesuaikan kegiatan dengan kemampuan anggaran.
Selain honor pemateri dari luar, anggaran perjalanan dinas pada 2027 juga kembali dikurangi. ‘’Ya, ini tidak tahu sampai kapan,’’ tukasnya.
Wakil Bupati Tuban Joko Sarwono membenarkan adanya pengurangan anggaran pada 2027. Kondisi itu terjadi seiring berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat.
Menurut dia, besaran anggaran tersebut masih berpotensi berubah. Pemkab Tuban masih menunggu petunjuk dari pemerintah pusat sebelum menetapkan penganggaran secara final.
Joko menyampaikan, pengurangan anggaran dalam APBD murni masih dapat disesuaikan melalui perubahan anggaran. Pemerintah daerah dapat mengusulkan penambahan anggaran apabila terdapat kebutuhan yang harus dipenuhi.
‘’Seperti tahun ini, APBD murni memang ada pengurangan, tapi nanti di P-APBD ada penambahan anggaran,’’ kata dia. (fud/ds)
Editor : Yudha Satria AditamaSumber : Radar Tuban