RADARTUBAN-Turunnya pendapatan negara dan lebih besarnya pengeluarkan memicu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 mengalami defisit.
Begitu tidak sehatnya kondisi keuangan negara, Kementerian Keuangan mencatat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mengalami defisit sebesar Rp 21,8 triliun pada Mei 2024.
Angka tersebut tercatat setara dengan 0,1 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Sepanjang 2024, pemerintah telah merancang defisit APBN sebesar Rp 522,82 triliun atau 2,29 persen dari PDB.
"Over all balance, kita sudah mengalami defisit Rp 21,8 triliun atau 0,1 persen dari PDB," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dikutip dari jawapos.com.
Dia menyampaikan catatan keuangan tersebut pada konferensi pers kondisi fundamental ekonomi terkini dan RAPBN 2025 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Senin (24/6).
Sri Mulyani menjelaskan, defisitnya APBN dipicu dari turunnya pendapatan negara sebesar 7,1 persen secara tahunan atau year on year (yoy) sebesar Rp 1.123,5 triliun.
Sedangkan belanja negara pada Mei tercatat naik sebesar Rp 1.145,3 triliun atau meningkat sebesar 14 persen (yoy).
Dia memerinci pendapatan negara terbesar pada Mei 2024 disumbang dari penerimaan pajak sebesar Rp 869,5 triliun atau 37,6 persen terhadap PDB.
Sementara itu, kepabeanan dan cukai tercatat sebesar Rp 109,1 triliun atau 34 persen terhadap PDB.
Sedangkan, realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp 251,4 triliun atau 51,1 persen terhadap PDB.
“Kita lihat pendapatan negara sampai akhir Mei 2024 memang mengalami tekanan yaitu growth-nya negatif 7,1 persen,” ujar Sri Mulyani.
Pada Mei 2024, pemerintah telah mengalokasikan belanja negara sebesar Rp 1.145,3 triliun atau 34,4 persen terhadap PDB.
Jumlah tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat yang telah mencapai Rp 824,3 triliun atau 33,4 persen dari PDB.
Selanjutnya, belanja kementerian/kembaga (K/L) sebesar Rp 388,7 triliun atau sebesar 35,6 persen dari PDB, belanja non K/L sebesar Rp 435,6 triliun, dan transfer ke daerah sebesar Rp 321 triliun atau 37,4 persen terhadap PDB.
Dengan kinerja tersebut, Sri Mulyani memastikan keseimbangan primer masih mengalami surplus senilai Rp 184,2 triliun hingga Mei 2024.
"Oleh karena itu, langkah-langkah penyesuaian terus kita lakukan. Pada Mei ini, primary balance kita masih surplus Rp 184,2 triliun," tutup Sri Mulyani. (ds)
Editor : Amin Fauzie